10/20/2018

Sensasi Wisata Hiu Paus Desa Labuhan Jambu, Sumbawa

Wisata hiu paus (Poto: Muhaidin Kasim)

Tangan kanan bapak itu mengetuk-ngetuk badan perahu. Tidak berapa lama, sebuah bayangan besar muncul ke permukaan air laut. Badannya penuh totol abu-abu dan putih dengan ukuran mulut yang lebar, sekira 85 centimeter. Yang muncul ternyata hiu paus.

"Mengetuk-ngetuk badan perahu, adalah salah satu cara memanggil ikan besar ini. Setelah muncul ke permukaan, kita bisa memberi mereka makan dengan udang-udang kecil. Demikianlah sikap ramah hiu paus yang tak diketahui banyak orang.

Hiu paus dengan nama latinnya Rhincondon Typus juga dikenal dengan sebutan Whale Shark. Semenjak titik keberadaannya diketahui beberapa waktu lalu, hiu paus seakan menjadi primadona baru bagi masyarakat Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa.

Hiu paus muncul ke permukaan (poto: Muhaidin Kasim)

Desa Labuhan Jambu merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pesisir pantai Teluk Saleh. Hal tersebut, menjadikan mayoritas penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai nelayan. Meski ada sebagian kecil  yang berprofesi sebagai petani dan pedagang.

Letak geografis telah mempengaruhi dan membentuk kebudayaan hidup masyarakat dengan membangun pemukiman yang membentang mengikuti garis pantai sepanjang kurang lebih 10 KM.

Potensi yang dimiliki Desa Labuhan Jambu selain di bidang perikanan, pemanfaatan sektor bahari lainnya seperti pengelolaan sektor pariwisata juga menjadi produk inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama kelompok masyarakat sadar wisata (POKDARWIS).

Jenis atraksi wisata yang coba dikembangkan yaitu wisata hiu paus (whale shark tourism), wisata snorkeling, wisata memancing  dan lain sebagainya yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan berdasarkan hasil kajian ilmiah.

Dalam pengelolaan pariwisata di Desa Labuhan Jambu khususnya wisata Hiu Paus, Pokdarwis didampingi oleh salah satu lembaga internasional yakni Conservasion Internasional (CI) Indonesia.

Lembaga non profit ini telah banyak memberikan peran penting bagi masyarakat Desa Labuhan Jambu melalui program-program yang bertemakan konservasi sejak tahun 2017 lalu.

Saat ini, program CI masih terfokus pada satu potensi saja yaitu konservasi hiu paus dengan menggunakan metode pemasangan alat tagging di bagian sirip atas hiu paus serta pendataan jumlah individu/perilaku hiu paus itu sendiri.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan CI selama periode September 2017 - Agustus 2018, tercatat sebanyak 59 ekor hiu paus yang telah teridentifikasi meski baru 9 individu yang telah di tagging. Hiu paus yang paling panjang yang pernah dilihat sekitar 10,8 meter, namun yang paling sering ditemui adalah anaknya-anaknya.

Data tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah dengan melihat tingkat kemunculan hiu paus di bagan (perahu besar, biasa digunakan untuk mencari ikan) nelayan yang selalu ada setiap harinya.

Kemunculan hiu paus sebenarnya sepanjang tahun, hanya saja yang paling sering sekitar bulan Juli hingga November, bertepatan dengan musim ebi. Ebi (Acetes)- cikal bakal terasi, merupakan makanan si hiu paus. Selain pada rentang waktu tersebut, kemunculannya berpindah-pindah di beberapa titik di Teluk Saleh termasuk di Gili Dua hingga dekat perairan Pulau Moyo.

Menurut salang seorang konsultan CI, selain whale shark, ada beberapa spesies langka lainnya yang dia temui selama melakukan kegiatan konservasi di Teluk Saleh seperti Pari Manta (Mobula alfredi), Sperm whale, Penyu Belimbing dan Penyu Hijau.

Sebagai wujud keinginan untuk berkembang pada bidang pengelolaan wisata bahari, Desa labuhan Jambu akhirnya turut ambil bagian pada saat penyelenggaraan Festival Sail Moyo - Tambora tahun 2018 dengan menampilkan PESONA HIU PAUS.

Hiu paus di perahu wisatawan (Poto: Instagram/ers.ega)

Pembukaan perdana dilakukan pada tanggal 11 September 2018 dan langsung menerima kunjungan wisatawan dari berbagai negara sebanyak 35 orang yang terbagi dalam wisatawan mancanegara sebanyak 25 orang dan wisatawan lokal sebanyak 10 orang termasuk rombongan pemerintah Sumbawa.

Saat itu, Wakil Bupati Sumbawa juga menyempatkan diri hadir dan melihat secara langsung kemunculan hiu paus di teluk saleh. Beliau sangat mengapresiasi inisiatif  Pemerintah Desa Labuhan Jambu untuk membangun wisata hiu paus yang berkelanjutan.

Menurutnya, keberadaan desa Labuhan Jambu melalui Pokdarwis akan membawa manfaat  bagi pembangunan Kabupaten Sumbawa khususnya pada bidang Pengelolaan wisata bahari.

Potensi yang ada saat ini di Teluk Saleh harus segera dikelola dengan baik, karena kedepan diharapkan akan mampu menyumbang PAD Kabupaten dan Provinsi NTB dari sektor wisata bahari.

Dengan demikian, wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu perlu menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah desa, kabupaten, provinsi bahkan pemerintah pusat untuk terus mendorong pengelolaan wisata hiu paus ini secara maksimal melalui program-program strategis pemerintah

Memang hingga saat ini, keterbatasan fasilitas pendukung pariwisata menjadi kendala besar yang dirasakan oleh pengelola wisata hiu paus. Pengelola belum mampu memberikan pelayanan maksimal kepada para wisatawan sehingga ikut berpengaruh pada harga paket wisata yang ditawarkan.

Kondisi tersebut tentu akan menjadi ancaman bagi keberlanjutan wisata hiu paus jika tidak segera ditangani oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan.

Menyaksikan hiu paus dari jarak dekat (Poto: Muhaidin Kasim)

Belum banyak publikasi yang menjelaskan tentang wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu, Sumbawa. Saya berusaha mengumpulkan data terkait harga, hingga fasilitas apa saja yang bisa didapatkan oleh wisatawan yang berkunjung dari ketua pokdarwis setempat melalui media sosial.

Harga pada umumnya dibedakan menjadi dua paket yakni tamu dalam negeri land based dan live a board). Sedang pengunjung akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti penginapan, produk makanan lokal, cindera mata, dal lain sebagainya.

Saat ini, hiu paus telah dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Kepmen-KP/2013 tertanggal 20 Mei 2013.

Spesies ikan terbesar ini memiliki karakter yang spesifik seperti berumur panjang, fekunditas rendah, jumlah anakan sedikit, lambat dalam mencapai matang kelamin, dan pertumbuhannya lambat, sehingga sekali terjadi over eksploitasi, sangat sulit populasinya untuk kembali pulih.

Oleh karena itu, menjadikan hiu paus sebagai objek berbasis pariwisata juga berarti sebuah usaha untuk melestarikan ekosistem hiu paus itu sendiri.

Mataran, 20 Oktober 2018

10/19/2018

Benarkah Divestasi 51 Persen Saham Freeport adalah Kebohongan Publik?

(Gambar: Kaskus)

Seperti biasa, menjelang pilpres, ada saja berita heboh dan menggemparkan jagat maya. Mulai dari kasus Ratna Sarumpaet yang terang-terangan menyebar hoax, skandal buku merah KPK yang menyeret-nyeret nama Kapolri Tito Karnavian, hingga penembakan misterius di gedung DPR.

Baru-baru ini, di media sosial khususnya twitter, beredar dokumen yang mengindikasikan bahwa divestasi 51 persen saham Freeport yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah bohong belaka. Dokumen itu merupakan hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Inalum, dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia.


Dokumen (Gambar: Twitter/Jansen Sitindaon)
Dokumen (Gambar: Twitter/ Jansen Sitindaon)

Di salah satu kesimpulan/keputusan pada point nomer dua dokumen tersebut menyebutkan:

"Komisi VII DPR RI mendapatkan penjelasan bahwa divestasi saham PT Freeport Indonesia masih belum terealisasi, untuk itu Komisi VII DPR RI meminta kepada pejabat tinggi terkait agar memberikan pernyataan yang benar kepada rakyat mengenai proses divestasi saham PT Freeport Indonesia".

Dokumen itu kemudian dengan cepat menyebar. Bahkan hingga saat ini, dokumen tersebut telah di posting oleh ribuan warga net. Beberapa tokoh politik seperti Jansen Sitindaon (Ketua DPP Demokrat) dan Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI) juga ikut berkomentar perihal kemunculannya.

Jansen melalui akun twitter pribadinya mengunggah dua bukti dokumen dan mengutip isi dari point yang tertera pada dokumen itu. "Jadi bohong 51 persen saham Freeport sudah di tangan!", tulisnya di akhir cuitan. Sementara Fahri, politisi asal NTB itu berkomentar, jika ternyata benar, maka dokumen tersebut bisa dipakai untuk menuntut. Entah menuntut siapa yang dia maksudkan.

Postingan Jansen

Dua hari sebelumnya yakni pada tanggal 17 Oktober 2018, tirto id melalui web resminya juga menulis hal serupa. Berita itu berjudul "Anggota Komisi VII Sebut Akuisisi Saham Freeport Pembohong Publik".

Dikutip dari tirto id, anggota Komisi VII fraksi Demokrat Muhammad Nasir mempertanyakan kabar simpang siur terkait divestasi Freeport dalam rapat bersama komisi VII DPR RI.

Sebabnya, Dirut PT Inalum (Persero) yang dimandatkan untuk mengakuisisi 51 persen saham Freeport menyampaikan bahwa pihaknya belum melaksanakan pembayaran sepeserpun.

Nasir geram lantaran merasa dibohongi Pemerintah soal divestasi saham yang telah tuntas dilakukan usai penandatanganan setelah meneken Head of Agreement (HoA) pada 27 September lalu.

Masih dari tirto, tak hanya Nasir, Ketua Komisi VII Gus Irawan juga menyampaikan perasaan geram lantaran dalam rapat-rapat sebelumnya kementerian/lembaga yang turut serta dalam akuisisi saham Freeport saling lempar pendapat saat dicecar soal akuisisi saham.

"Kemarin saya tanya, menteri ESDM, buangnya ke Kemenkeu, soal fiskal di kementerian keuangan. Ini dibangun opini sudah akuisisi gagah-gagahan aja. Sudah lah. Akuisisi ini pembohongan publik" ujarnya.

Sebenarnya, topik soal divestasi 51 persen saham Freeport sudah menjadi perbincangan hangat semenjak kabarnya muncul ke permukaan. Bahkan, tema ini juga sudah pernah dibahas dalam satu acara talk show dengan menghadirkan berbagai narasumber.

Namun entah kenapa, akhir-akhir ini kabar tersebut semakin diragukan kebenarannya. Terlebih saat dokumen yang disinyalir menjadi bukti belum terealisasinya divestasi saham beredar luas di media.

Ah, saya tak ingin berkomentar lebih jauh, apalagi menyimpulkannya. Yang jelas, publik masih menunggu dengan satu pertanyaan. Benarkah?

Source: Tirto. id

Mataram, 19 Oktober 2018

10/18/2018

Pemimpin Sukses dan Pemimpin yang Digemari

Sketsa

Bagi saya, pemimpin yang digemari itu belum tentu sukses. Sementara pemimpin sukses pasti sudah pasti akan digemari. Kenapa? sebab dia berhasil menghadirkan perubahan yang sifatnya substansial dan fundamental bagi masyarakat. Seperti tingkat kesejahteraan, keadilan sosial dan lain-lain.

Bada halnya dengan pemimpin yang digemari. Boleh jadi kita menggemari seseorang bukan karena dia sukses, tapi ada sesuatu yang dimiliki orang itu dan mengena di hati kita. Misalnya kisah penjual nasi goreng cantik yang beredar di media sosial tempo hari. Ia digemari banyak orang bukan karena dia sukses, tapi karena parasnya yang memukau.

Lalu bagaimana membedakan keduanya?

Mudah saja. Kalau mau paham sukses atau tidaknya seorang pemimpin, jangan tanya kubunya. Jelas mereka akan bilang sukses. Jangan pula tanya oposisi, sebab jawabannya pasti tidak sukses. Apalagi bertanya kepada lembaga survey yang menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dengan random sampling yang proporsional dan margin error 2,5 persen. Jelas hasilnya akan bias dan subjektif.

Cara yang paling relevan adalah dengan membuka ulang memory dan catatan kita tentang apa saja janji yang sudah ditunaikan dan capaian kinerja pemimpin itu. Bedah semua kinerjanya di masing-masing bidang. Misal, bagaimana kinerjanya di bidang hukum, makin adil atau timpang. Bagaimana tingkat kriminalisasi dan sebagainya.

Bidang ekonomi, rakyat makin sejahtera atau tambah susah. Pengangguran makin banyak atau berkurang. Bidang politik, Indonesia makin demokratis atau represif dan seterusnya. Jika analisa kita selalu mengacu pada variabel kerja dari masing-masing bidang, setidaknya kita bisa bedakan mana pemimpin sukses dan mana pemimpin yang digemari.

Pada akhirnya, jadilah kita pemilih yang berdasar analisa, bukan berdasar yang lain. Salam waras bro..!!!

Mataram, 18 Oktober 2018

10/17/2018

Balada Perawat Indonesia, Jauh Panggang daripada Api

Demonstrasi Perawat (Poto: Netralnews)

Ratusan perawat honorer dan sukarela yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) di Kabupaten Sumbawa, melakukan aksi mogok kerja mulai Senin lalu, 15 Oktober 2018, hingga waktu yang tidak ditentukan. Para tenaga medis ini merupakan perawat yang bekerja di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Demi mencari kejelasan dari Pemerintah Daerah, para perawat honorer dan sukarela juga menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati Sumbawa. Mereka menuntut Pemda Sumbawa agar menghilangkan nama perawat sukarela dengan memberikan pengakuan berupa SK Bupati.

Mereka menuntut Pemda Sumbawa agar segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) dan memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh perawat honorer. Mereka mendesak Bupati Sumbawa untuk segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait PPPK untuk perawat berusia di atas 35 tahun tanpa tes.

Meski demikian, beberapa hari setelah aksi pemogokan itu, beredar surat resmi di media sosial dari Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa melalui UPT Puskesmas Kecamatan Alas agar para perawat sukarela dan honorer yang melakukan aksi mogok kerja segera aktif kembali. Jika tidak, maka mereka dianggap mengundurkan diri dan akan diberhentikan.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh perawat sukarela dan honorer Kabupaten Sumbawa ini bukanlah kali pertama. Sebelumnya, mereka juga melakukan aksi dengan tuntutan serupa. Tapi tetap saja tak mengubah pendirian pemerintah. Nasib perawat sukarela dan honorer tetap tak berubah.

***

Akhir-akhir ini, profesi keperawatan memang gencar dibicarakan. Terutama mereka yang menyandang gelar sebagai perawat sukarela dan honorer. Bisa dibilang, tugas dan tanggung jawab mereka berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan. Perawat seolah menjadi warga negara kelas dua di negeri sendiri dengan gaji yang jauh dari kata layak.

Jika dulu profesi perawat selalu didambakan banyak orang, maka sekarang harga diri perawat kian terabaikan tanpa pengakuan. Perawat bekerja secara terus-menerus selama 24 Jam, 2-3 Shift dengan segala resiko yang mengancam seperti tertular penyakit hingga ancaman kematian. Hal ini semakin diperparah dengan sistem jaminan sosial yang tidak pernah merata, antara resiko kerja dan pendapatan yang tidak berimbang.

Ada banyak sekali kasus yang menyangkut kesejahteraan perawat di rumah sakit dan puskesmas. Fenomena ini ibarat gunung es jika dibandingkan dengan perawat di Kuwait dan Taiwan yang mendapat gaji berkisar antara 15 hingga 20 juta per bulan. Sementara di Indonesia, maksimum hanya 500 ribu hingga 1,3 juta per bulannya.

Mereka yang menyandang gelar honorer dan sukarela bahkan lebih parah sebab hanya dibayar 500 ribu per 3 bulan (ada juga yang di bawah angka itu). Artinya dalam sehari, mereka mendapat gaji sebesar 500 rupiah. Fenomena ini tidak hanya berbanding terbalik dengan kerja dan tanggung jawab seorang perawat, melainkan juga biaya yang digelontorkan semasa kuliah.

Saya tak begitu heran jika banyak rekan sejawat justru memilih bekerja sebagai tenaga kesehatan di luar negeri setelah lulus ketimbang di Indonesia. Mereka tentu mengharap tingkat kesejahteraan yang lebih baik di luar sana. Indonesia bukanlah rumah yang nyaman bagi perawat sukarela dan honorer. Lebih parah lagi, ketidaknyamanan ini dinikmati begitu saja oleh pemerintah.

Alih-alih memberikan solusi, sekarang ini, perawat yang tidak mengikuti ujian kompetensi dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) tidak akan bisa bekerja meski sudah memiliki ijazah. Saya pernah bertemu dengan perawat di salah satu tempat wisata di Lombok. Si perawat tidak sedang bekerja di klinik kesehatan, melainkan berjualan nasi bungkus di sana. Saat saya tanya alasannya, ia ternyata tidak memiliki STR.

Ada ribuan curhatan perawat di kanal media yang merasa diberatkan dengan diterbitkannya aturan STR ini. Mereka yang baru saja lulus harus mengikuti ujian kompetensi dan mendapatkan STR yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) terlebih dahulu. Itu pun butuh waktu berbulan-bulan.

Saya membayangkan betapa rumitnya menjadi perawat di negeri ini. Kuliah selama bertahun-tahun, nasib perawat hanya ditentukan oleh ujian kompetensi yang pelaksanaanya tak kurang dari 180 menit. Sungguh miris, jauh panggang daripada api.

Padahal, peran perawat dalam masyarakat tidaklah sepele. Di tengah maraknya bencana yang menimpa bangsa kita saat ini, perawat adalah ujung tombak yang setia menangani para korban di garda terdepan. Tak elok rasanya jika kerja-kerja ikhlas keperawatan justru dibalas dengan praktek berbentuk perbudakan modern (modern slavery) oleh negara.

Sudah saatnya pemerintah membuka mata, memikirkan kesejahteraan perawat dengan memberikan mereka upah minimum yang layak sesuai amanat undang-undang.

Mataram, 17 Oktober 2018

10/16/2018

Kenapa Kepolisian Tidak Bereaksi Cepat Saat Kapolrinya di Fitnah?

Tito Karnavian

Jenderal Tito Karnavian dituduh terlibat dalam kasus impor daging sapi. Tito disebut-sebut menerima suap dari bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman. Dalam laporan berjudul "Skandal Buku Merah" yang diterbitkan Indonesia Leaks, para jurnalisnya membuat laporan investigasi lanjutan mengenai upaya perusakan barang bukti yang dilakukan oleh dua mantan penyidik lembaga anti rasuah yang berasal dari kepolisian.

Dua penyidik yang diketahui bernama Roland Ronaldy dan Harun itu tertangkap kamera pengawas di lantai 9 gedung KPK menyobek catatan keuangan yang terdapat di buku merah tersebut. Mereka juga menghapus beberapa tulisan dengan menggunakan tipe ex. Total, ada 9 lembar buku bank yang mencatat transaksi keuangan aliran dana dari pengusaha Basuki Hariman ke beberapa pejabat, termasuk Kapolri, Tito Karnavian.

Sebenarnya, kasus ini merupakan kasus lama yakni pada 2017 lalu. Selaku pengusaha impor daging sapi kala itu, Basuki Hariman, akhirnya memberikan uang suap ke berbagai pihak. Tujuannya tak lain untuk memuluskan kepentingan dalam berusaha. Uang suap yang berhasil dibuktikan oleh KPK mengalir ke mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar senilai US$ 70 ribu yang lalu digunakan sebagai biaya umrah.

Basuki menyuap Patrialis untuk memuluskan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diajukan oleh asosiasi peternak dan pengusaha. Menurut Basuki, adanya UU tersebut telah merugikan perusahaannya di bidang impor daging. Sayangnya, setelah Patrialis, pengusutan kasus ini seolah mentok.

Baru beberapa pekan silam, setelah tulisan yang diunggah oleh gabungan beberapa media dan menamai diri Indonesia Leaks terbit, publik seakan-akan dibuat gaduh. Ada yang mendukung pengusutannya, ada pula yang tak percaya.

Beberapa tokoh bahkan ikut berkomentar atas kasus ini. Prof Mahfud MD misalnya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu sempat menyebut laporan investigasi Indonesia Leaks adalah hoaks. Mahfud menilai sosok Tito sebagai orang yang lurus.

Tudingan itu kemudian dengan cepat dibantah oleh Inisiator Indonesia Leaks, Abdul Manan. Manan mengatakan, laporan yang dibuat oleh tim dari Indonesia Leaks sudah sesuai dengan standar dan sesuai dengan bukti yang dimiliki Indonesia Leaks. Menurutnya, laporan yang dibuat dan diunggah ke Indonesia Leaks sudah dikonfirmasi ke beberapa pihak.

Tanggapan lain berasal dari La Nyala. Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu meyakini, kasus yang dialamatkan kepada Tito Karnavian lebih berdimensi politik. "Itu kasus lama, itu sudah pernah diangkat tahun 20017. Kalau sekarang diangkat lagi gara-gara Pak Amin diperiksa di Polda Metro, nggak usah ditambah gaduh lah apalagi ini tahun politik. Orang jangan dibuat curiga,"Katanya dalam satu media.

Kasus ini sejatinya masih menyisakan polemik. Belum ada kepastian yang jelas, apakah benar Tito terlibat sebagaimana yang ditulis Indonesia Leaks, ataukah tidak. Sementara itu, KPK juga mengaku bahwa mereka sangat hati-hati dalam mengusut dugaan aliran dana itu.

Dikutip dari CNN, Saut Situmorang selaku Wakil Ketua KPK menyebutkan, KPK perlu menggali kesaksian dari pihak yang menulis catatan di buku bersampul merah itu dan juga fakta-fakta lain yang mendukung. Namun, jika tak ditemukan bukti, pihaknya tentu tak bisa melanjutkan. "Kalau memang kami belum bisa mengembangkan lebih lanjut, kami tidak bisa melanjutkan," ujarnya.

Bagi saya, terlepas dari benar tidaknya tuduhan Indonesia Leaks terhadap kapolri, publik atau semua lembaga yang berwenang harusnya tetap memiliki kesadaran hukum pada tiap kasus. Kita semua mestinya sepakat bahwa siapapun pelaku kejahatan, haruslah ditangkap dan diadili sesuai asas Equality Before the Law.

Menalar Kasus

Indonesia Leaks telah menerbitkan satu tulisan yang menyeret-nyeret nama pejabat publik. Artinya, jika dibandingkan kasus Ratna yang menghebohkan jagat maya beberapa waktu lalu, kasus ini jauh lebih berbahaya. Ada fitnah dan pencemaran nama baik di sana.

Kasus Ratna itu sesungguhnya hanya kasus pribadi yang tidak punya delik hukum. Sederhananya, jika orang yang dibohongi Ratna, seperti Prabowo Subianto Dkk tidak melaporkannya ke polisi, penyidik tidak bisa mengusutnya. Tapi nyatanya polisi bekerja super cepat melakukan investigasi, meringkus dan kemudian memenjarakan Ratna.

Sementara dalam kasus buku merah, setelah ketua KPK memberi penjelasan detail, Indonesia Leaks menjadi terindikasi menyebarkan kabar bohong dan memfitnah Kapolri. Indonesia Leaks bisa terjerat UU ITE karena menyebarkan kabar bohong lewat media sosial dan bisa terkena tuduhan fitnah, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Pertanyaannya, kenapa kepolisian tidak segera mengusut, meringkus dan memenjarakan orang orang yang terlibat di balik Indonesia Leaks. Kenapa bereaksi keras pada kasus Ratna sementara kasus ini tidak. Aneh rasanya bagi kami jika kepolisian tidak bereaksi cepat saat kapolrinya difitnah.

Mungkin ini hanya pertanyaan dangkal, tapi sebagai warga negara, terhadap semua kasus, kita patut mempertanyakan konsistensi penegak hukum dalam hal pengungkapannya. Jika perkara ini tak diungkap dengan banar hanya karena alasan ada politisasi, justru itulah politisasi yang sebenarnya.

Mataram, 16 Oktober 2017

10/15/2018

Wisata Botani ala Narmada Botanic Garden

Narmada Botanic Garden

Destinasi wisata tak selalu identik dengan pantai berpasir putih, air terjun, gunung gemunung, atau sejumlah lokasi yang medannya selalu susah dilalui. Destinasi wisata di zaman modern bisa kita jumpai dimana-mana, lalu menawarkan ragam aktivitas bagi pengunjung. Bahkan, demi menunjang akses pemda untuk mempromosikan pariwisata di daerah masing-masing, kementerian pariwisata menggagas destinasi digital di banyak tempat di Indonesia.

Setidaknya itulah kesan saya saat berkunjung ke Narmada Botanic Garden, Lombok. Tempat wisata yang satu ini tengah naik daun. Banyak sahabat di media sosial yang membagikan keseruan mereka saat berada di tempat ini. Lokasinya tidak jauh dari Taman Narmada (Narmada Park) yang berjarak sepeminuman teh dari Kota Mataram.

Narmada Botanic Garden merupakan taman botani yang lalu dikemas menjadi tempat wisata. Lokasinya yang cukup strategis, serta menyajikan spot foto yang instagramable, membuat tempat ini ramai dikunjungi orang-orang. Tak hanya remaja, tempat ini juga cocok bagi mereka yang tengah mencari sensasi liburan seru bersama keluarga.

Selain berbagai jenis bunga, ada pula kebun sayur di tempat ini. Sayang, pengunjung hanya diizinkan berfoto, tanpa boleh memetik sayuran yang ada. Salah satu spot unggulan adalah taman bunga matahari dan lavender. Orang-orang rela antri demi berfoto di sana.

Taman Bunga Matahari

Taman Bunga

Spot di tengah taman

Seorang wanita tengah berpose

Di satu bagian, ada spot yang sengaja dibangun persis di tengah taman. Orang-orang lalu foto bergantian dengan latar serupa kupu-kupu. Di bagian lain juga dibangun rumah pohon. Tempat itu ditujukan bagi mereka yang ingin menikmati keindahan taman bunga dari atas sana.

Saya juga melihat beberapa fasilitas penunjang seperti toilet dan kantin. Pengunjung yang lelah berkeliling bisa istirahat sambil menikmati kuliner. Di hembus angin sepoi-sepoi, mereka memandang hamparan bunga dan kebun-kebun di situ dengan perasaan riang gembira.

Suasana kantin taman

Sebenarnya, konsep pariwisata seperti ini selalu bisa dikembangkan. Pengelola bisa saja membuat kolam-kolam ikan di sekitar kebun bunga, lalu memberikan akses bagi pengunjung untuk memancing. Atau bisa juga menyediakan berbagai aktivitas lain khas pedesaan. Sehingga, pengunjung tak hanya datang untuk berswa foto tapi juga adal hal menarik yang dilakukan di sana.

Bagi saya yang lahir dan besar di kampung, hal seperti ini tentu biasa saja. Tapi bagi mereka yang jauh-jauh datang dari kota sana (apalagi turis asing), aktivitas desa selalu memberikan sensasi tersendiri. Tak percaya?

Di Kuntum Farmfield, yang terletak di Bogor, Jawa Barat, aktivitas desa yang dikemas menjadi tempat wisata justru digandrungi banyak orang. Di sana, pengunjung malah senang saat melakukan berbagai aktivitas ala desa seperti memberi makan kambing, itik, menangkap ikan, hingga menanam padi.

Mataram, 15 aoktober 2018

10/06/2018

Ratna Sarumpaet dan Standar Ganda Terhadap Kasus Politik

Ratna Sarumpaet

Wanita berumur 70-an itu akhirnya buka suara. Dengan mimik wajah penuh penyesalan, ia mengaku bahwa dirinya tak dianiaya melainkan melakukan operasi bedah plastik untuk sedot lemak. Artinya, isu yang seharian menjadi trending topic di jagat maya itu adalah hoax. Publik kemudian mengecam tindakan Ratna yang dianggap menyebar berita bohong dan memantik kegaduhan.

Awalnya, Ratna Sarumpaet menceritakan kejadian yang ia alami kepada anaknya. Takut diketahui sang anak karena melakukan operasi, ia lantas berbohong dengan mengatakan bahwa lebam di mukanya akibat dipukuli sekelompok orang tak dikenal. Tak berhenti di situ, Ratna juga mengungkapkan hal yang sama kepada sejumlah rekannya. Kebohongan itu lalu dengan cepat menyebar. Dimulai dari pemberitaan sejumlah media, ia bergaung dan bergema kemana-mana.

Sejumlah tokoh, tempat ia menceritakan kasusnya itu spontan reaktif. Mereka ikut simpati atas kejadian yang menimpa Ratna. Ada yang melakukan konferensi pers lalu mengecam aksi brutal itu, ada yang menawarkan perlindungan, ada pula yang aktif menyebarkan berita pemukulan terhadap Ratna di media sosial.

Bola panas itu terus saja bergulir. Publik dibuat gaduh. Satu pihak menepis kriminalitas yang dialami Ratna, sementara pihak lain bersikukuh dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengungkap kasusnya. Tak butuh waktu lama bagi kepolisian untuk menerangkan apa yang sebenarnya terjadi.

Teka teki itu berakhir pada pengakuan Ratna yang mengejutkan. “Jadi tidak ada penganiayaan, itu hanya cerita khayalan yang entah diberikan setan mana kepada saya seperti itu” Demikian kata wanita yang kerap berbicara lantang di televisi itu.

Pengakuan Ratna membuat rekan-rekannya harus menelan pil pahit. Mereka kecewa karena merasa dibohongi. Ratna dianggap telah melakukan kesalahan fatal yang justru ikut merugikan orang lain. Apalagi saat itu ia diketahui merupakan anggota dari tim pemenangan salah satu capres. Meski telah melakukan permintaan maaf secara terbuka, sanksi sosial terhadap wanita yang juga dikenal sebagai aktivis HAM itu tak serta merta berhenti.

Di kanal media, Ratna dibantai habis-habisan. Ia dibully ribuan netizen. Semua yang menyangkut dirinya dibedah banyak orang. Masa lalunya dikuliti. Bahkan, sejumlah tokoh yang tadinya simpati terhadap dirinya berbalik menyerang. Mereka seolah cuci tangan. Hanum Rais, Putri Amien Rais yang sebelumnya menyetarakan sosok Ratna dengan Cut Nyak’ Dien dan Kartini pun tak lagi kelihatan. Ratna lah yang harus menanggung semuanya seorang diri.

Politik ibarat dua sisi mata uang. Setelah disanjung setinggi langit, Ratna kemudian ditenggelamkan ke dasar bumi. Seribu kebaikan yang pernah dilakukannya seakan ikut tertimbun bersama lumpur dosa atas berita hoax yang ia karang. Tak ada lagi kebenaran yang melekat pada dirinya. Kini ia benar-benar harus pergi seorang diri, meski kita belum tahu kemana tujuannya.

Pertanyaan yang kemudian muncul di benak saya, mengapa Ratna harus dihakimi seperti itu? Mengapa perlakuan serupa tak kita berikan kepada sejumlah politisi yang selalu memproduksi kebencian di media massa? Mengapa kita tak menghakimi mereka yang sering tampil asbun, atau seorang pemimpin yang suka sesumbar dengan segudang janji meski tak juga ditepati?

Jika Ratna telah mengakui kesalahannya, maka media mainstream yang ikut menyebarkan pernyataan terhadap penganiayaan itu juga harus melakukan permintaan maaf kepada publik, sebagaimana yang dilakukan pihak Social Text tahun 1966 atas diterbitkannya Paper Hoax milik Profesor Fisika, Alan Sokal.

Yang diberitakan adalah pernyataan yang dikutip dari pengakuan korban kepada tokoh lain, lalu memunculkan reaksi perlawanan terhadap tindak kemanusiaan. Terlepas berada di kubu manapun, yang dibela publik bukanlah satu dua orang atau kelompok, melainkan nilai kemanusiaan itu sendiri. Sesungguhnya, kasus Ratna adalah ujian bagi demokrasi dan kredibilitas pers.

Meski Ratna telah melakukan pengakuan dosa, namun kesalahannya masih saja digoreng sejumlah pihak. Seakan ada yang tidak rela jika momentum itu berlalu begitu saja. Bahkan, ada partai yang telah mengusulkan agar 3 Oktober ditetapkan sebagai Hari Anti Hoax Nasional. Usulan ini tentu saja merujuk pada hari pengakuan Ratna yang menyebar berita bohong mengenai penganiayaan terhadap dirinya.

Mereka yang terlampau bergairah menghakimi Ratna seakan mengamini pendapat bahwa diskursus politik kita diisi oleh orang-orang suci yang komentar dan pernyataannya selalu terukur. Mereka beranggapan bahwa ruang-ruang politik kita diisi oleh manusia-manusia berhati mulia yang selalu memikirkan kemaslahatan bangsa.

Kita tak membuka mata lebih lebar bahwa apa yang kita saksikan saban hari di media sudah dipermak sedemikian rupa sebelum ditampilkan. Dunia politik kita laksana panggung tempat segala pertarungan disuguhkan dalam satu skenario ala sinetron. Politik kita hari ini ibarat wajah yang selalu diberi bedak, gincu, dan riasan agar tampak menawan demi menutupi segala yang buruk.

Apa benar, bullyan terhadap Ratna tak terkait dengan sentimen politik? Masalahnya adalah kita memang selalu lebih reaktif terhadap mereka yang berseberangan pandangan. Seakan-akan kasus yang menimpa Ratna adalah alram kemenangan bagi kubu yang satu dan kekalahan bagi yang lain. Bagi sebagian orang, kasus ini serupa peluru yang siap menembus jantung lawan-lawan politik. Sayang, kita tak selalu konsisten. Kita tak selalu kritis untuk memperjuangkan nilai tanpa melihat siapapun pelakunya.

Lagian, Ratna Sarumpaet tidak sendiri. Ada banyak sosok yang serupa Ratna di sana. Bukankah hampir setiap hari kita menyaksikan lakon dan opera sabun yang diperankan para elite negeri ini? Melalui dinding media, mereka saling mengintip celah dan kesalahan yang lain. Tak ada tauladan dan edukasi politik di sana.

Mengapa harus bereaksi keras terhadap Ratna ketika dimana-mana kita menemukan sosok yang jauh lebih berbahaya ketimbang dirinya. Mengapa kita tidak bereaksi terhadap mereka yang jelas-jelas berbohong serta terang-terangan menipu rakyat demi menumpuk pundi-pundi kekayaan pribadi?

Mereka yang membully Ratna adalah mereka yang menganggap dirinya paling bersih, jujur, dan lebih berintegritas. Jika demikian halnya, mengapa wajah demokrasi kita tak jua membaik? Jika benar diskursus politik kita diisi oleh orang-orang kompeten dan berintegritas tinggi, mengapa pula Indonesia masuk ke dalam daftar negara paling korup di wilayah Asia Pasifik sebagaimana dilansir oleh Transparency International?

Ketimbang terus-terusan membully Ratna, jauh lebih baik jika energi kritik kita arahkan kepada para politisi busuk yang tak segan-segan melakukan korupsi berjamaah, merespon nilai tukar rupiah yang kian melemah di tengah proses rekonstruksi beberapa daerah yang tertimpa bencana gempa dan tsunami, ekspor yang tidak meningkat, dan masih banyak lagi.

Ratna hanyalah sosok kecil dari kerumunan orang yang tak tersentuh sikap kritis kita sebagai warga negara.

Mataram, 06 Oktober 2018