10/06/2018

Ratna Sarumpaet dan Standar Ganda Terhadap Kasus Politik

Ratna Sarumpaet

Wanita berumur 70-an itu akhirnya buka suara. Dengan mimik wajah penuh penyesalan, ia mengaku bahwa dirinya tak dianiaya melainkan melakukan operasi bedah plastik untuk sedot lemak. Artinya, isu yang seharian menjadi trending topic di jagat maya itu adalah hoax. Publik kemudian mengecam tindakan Ratna yang dianggap menyebar berita bohong dan memantik kegaduhan.

Awalnya, Ratna Sarumpaet menceritakan kejadian yang ia alami kepada anaknya. Takut diketahui sang anak karena melakukan operasi, ia lantas berbohong dengan mengatakan bahwa lebam di mukanya akibat dipukuli sekelompok orang tak dikenal. Tak berhenti di situ, Ratna juga mengungkapkan hal yang sama kepada sejumlah rekannya. Kebohongan itu lalu dengan cepat menyebar. Dimulai dari pemberitaan sejumlah media, ia bergaung dan bergema kemana-mana.

Sejumlah tokoh, tempat ia menceritakan kasusnya itu spontan reaktif. Mereka ikut simpati atas kejadian yang menimpa Ratna. Ada yang melakukan konferensi pers lalu mengecam aksi brutal itu, ada yang menawarkan perlindungan, ada pula yang aktif menyebarkan berita pemukulan terhadap Ratna di media sosial.

Bola panas itu terus saja bergulir. Publik dibuat gaduh. Satu pihak menepis kriminalitas yang dialami Ratna, sementara pihak lain bersikukuh dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengungkap kasusnya. Tak butuh waktu lama bagi kepolisian untuk menerangkan apa yang sebenarnya terjadi.

Teka teki itu berakhir pada pengakuan Ratna yang mengejutkan. “Jadi tidak ada penganiayaan, itu hanya cerita khayalan yang entah diberikan setan mana kepada saya seperti itu” Demikian kata wanita yang kerap berbicara lantang di televisi itu.

Pengakuan Ratna membuat rekan-rekannya harus menelan pil pahit. Mereka kecewa karena merasa dibohongi. Ratna dianggap telah melakukan kesalahan fatal yang justru ikut merugikan orang lain. Apalagi saat itu ia diketahui merupakan anggota dari tim pemenangan salah satu capres. Meski telah melakukan permintaan maaf secara terbuka, sanksi sosial terhadap wanita yang juga dikenal sebagai aktivis HAM itu tak serta merta berhenti.

Di kanal media, Ratna dibantai habis-habisan. Ia dibully ribuan netizen. Semua yang menyangkut dirinya dibedah banyak orang. Masa lalunya dikuliti. Bahkan, sejumlah tokoh yang tadinya simpati terhadap dirinya berbalik menyerang. Mereka seolah cuci tangan. Hanum Rais, Putri Amien Rais yang sebelumnya menyetarakan sosok Ratna dengan Cut Nyak’ Dien dan Kartini pun tak lagi kelihatan. Ratna lah yang harus menanggung semuanya seorang diri.

Politik ibarat dua sisi mata uang. Setelah disanjung setinggi langit, Ratna kemudian ditenggelamkan ke dasar bumi. Seribu kebaikan yang pernah dilakukannya seakan ikut tertimbun bersama lumpur dosa atas berita hoax yang ia karang. Tak ada lagi kebenaran yang melekat pada dirinya. Kini ia benar-benar harus pergi seorang diri, meski kita belum tahu kemana tujuannya.

Pertanyaan yang kemudian muncul di benak saya, mengapa Ratna harus dihakimi seperti itu? Mengapa perlakuan serupa tak kita berikan kepada sejumlah politisi yang selalu memproduksi kebencian di media massa? Mengapa kita tak menghakimi mereka yang sering tampil asbun, atau seorang pemimpin yang suka sesumbar dengan segudang janji meski tak juga ditepati?

Jika Ratna telah mengakui kesalahannya, maka media mainstream yang ikut menyebarkan pernyataan terhadap penganiayaan itu juga harus melakukan permintaan maaf kepada publik, sebagaimana yang dilakukan pihak Social Text tahun 1966 atas diterbitkannya Paper Hoax milik Profesor Fisika, Alan Sokal.

Yang diberitakan adalah pernyataan yang dikutip dari pengakuan korban kepada tokoh lain, lalu memunculkan reaksi perlawanan terhadap tindak kemanusiaan. Terlepas berada di kubu manapun, yang dibela publik bukanlah satu dua orang atau kelompok, melainkan nilai kemanusiaan itu sendiri. Sesungguhnya, kasus Ratna adalah ujian bagi demokrasi dan kredibilitas pers.

Meski Ratna telah melakukan pengakuan dosa, namun kesalahannya masih saja digoreng sejumlah pihak. Seakan ada yang tidak rela jika momentum itu berlalu begitu saja. Bahkan, ada partai yang telah mengusulkan agar 3 Oktober ditetapkan sebagai Hari Anti Hoax Nasional. Usulan ini tentu saja merujuk pada hari pengakuan Ratna yang menyebar berita bohong mengenai penganiayaan terhadap dirinya.

Mereka yang terlampau bergairah menghakimi Ratna seakan mengamini pendapat bahwa diskursus politik kita diisi oleh orang-orang suci yang komentar dan pernyataannya selalu terukur. Mereka beranggapan bahwa ruang-ruang politik kita diisi oleh manusia-manusia berhati mulia yang selalu memikirkan kemaslahatan bangsa.

Kita tak membuka mata lebih lebar bahwa apa yang kita saksikan saban hari di media sudah dipermak sedemikian rupa sebelum ditampilkan. Dunia politik kita laksana panggung tempat segala pertarungan disuguhkan dalam satu skenario ala sinetron. Politik kita hari ini ibarat wajah yang selalu diberi bedak, gincu, dan riasan agar tampak menawan demi menutupi segala yang buruk.

Apa benar, bullyan terhadap Ratna tak terkait dengan sentimen politik? Masalahnya adalah kita memang selalu lebih reaktif terhadap mereka yang berseberangan pandangan. Seakan-akan kasus yang menimpa Ratna adalah alram kemenangan bagi kubu yang satu dan kekalahan bagi yang lain. Bagi sebagian orang, kasus ini serupa peluru yang siap menembus jantung lawan-lawan politik. Sayang, kita tak selalu konsisten. Kita tak selalu kritis untuk memperjuangkan nilai tanpa melihat siapapun pelakunya.

Lagian, Ratna Sarumpaet tidak sendiri. Ada banyak sosok yang serupa Ratna di sana. Bukankah hampir setiap hari kita menyaksikan lakon dan opera sabun yang diperankan para elite negeri ini? Melalui dinding media, mereka saling mengintip celah dan kesalahan yang lain. Tak ada tauladan dan edukasi politik di sana.

Mengapa harus bereaksi keras terhadap Ratna ketika dimana-mana kita menemukan sosok yang jauh lebih berbahaya ketimbang dirinya. Mengapa kita tidak bereaksi terhadap mereka yang jelas-jelas berbohong serta terang-terangan menipu rakyat demi menumpuk pundi-pundi kekayaan pribadi?

Mereka yang membully Ratna adalah mereka yang menganggap dirinya paling bersih, jujur, dan lebih berintegritas. Jika demikian halnya, mengapa wajah demokrasi kita tak jua membaik? Jika benar diskursus politik kita diisi oleh orang-orang kompeten dan berintegritas tinggi, mengapa pula Indonesia masuk ke dalam daftar negara paling korup di wilayah Asia Pasifik sebagaimana dilansir oleh Transparency International?

Ketimbang terus-terusan membully Ratna, jauh lebih baik jika energi kritik kita arahkan kepada para politisi busuk yang tak segan-segan melakukan korupsi berjamaah, merespon nilai tukar rupiah yang kian melemah di tengah proses rekonstruksi beberapa daerah yang tertimpa bencana gempa dan tsunami, ekspor yang tidak meningkat, dan masih banyak lagi.

Ratna hanyalah sosok kecil dari kerumunan orang yang tak tersentuh sikap kritis kita sebagai warga negara.

Mataram, 06 Oktober 2018

Artikel Terkait

Pelajar, Pejalan, Penikmati Kopi Hitam.