Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts

1/11/2018

Membaca Potensi Kemenangan Zul-Rohmi di Pilgub NTB

Ilustrasi (gambar: instagram/cepotdoank)

Peluit panjang tanda dimulainya kontestasi pilgub NTB telah berbunyi. Hari rabu kemarin, 10 Januari 2018, pasangan Zulkieflimansyah dan Siti Rohmi Djalillah yang diusung koalisi partai PKS dan Demokrat menjadi calon terakhir yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB. Tak tanggung-tanggung, ribuan massa pendukung, simpatisan, serta para relawan turut mengantarkan paslon dengan jargon NTB Gemilang itu.

Di sudut lain arena, tiga kontestan sudah lebih dulu menunggu. Mereka adalah Ali-Sakti yang ikut melalui jalur independent, Ahyar-Mori, dan Suhaili-Amin. Jika politik adalah seni memantik simpati publik demi meraup suara sebanyak-banyaknya, maka siapakah yang akan keluar sebagai pemenang?

***

Di antara semua kandidat yang mencalonkan diri di pilgub NTB, sosok zulkieflimansyah adalah yang paling banyak menuai perbincangan. Sejak mendapatkan gelar doktor dari Strathlyde Business School, University of Strathclyde di United Kingdom (UK), Zul adalah tokoh yang tak bisa diragukan. Di berbagai diskursus politik, ia selalu tampil dengan narasi yang memikat. Ia pandai memilih diksi, lalu menyampaikan untaian kalimat yang terarah. Dalam banyak hal, kapasitasnya di atas rata-rata.

Zul terbilang sosok politisi muda yang berani menerabas pakem-pakem politik. Di Banten, ia pernah mencalonkan diri dengan Marrisa Haq meski harus menelan kekalahan saat bertarung dengan incumbent, Ratu Atut Chosiyah. Sebelumnya, ia juga sudah terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil Banten sejak 2004 lalu.

Di pelagan pilgub NTB, pendiri Universitas Teknologi Samawa itu berpasangan dengan Siti Rohmi Djalillah, kakak dari gubernur dua periode NTB yakni Muhammad Zainul Majdi yang kerap disapa Tuan Guru Bajang. Rohmi adalah sejarah baru dalam pesta demokrasi NTB. Ia menjadi kandidat perempuan pertama sejak pemilihan gubernur secara lansung digelar. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai ketua DPRD NTB, yang lalu memilih fokus pada dunia pendidikan dengan menjadi Rektor Universitas Hamzanwadi, salah satu kampus swasta terbesar di NTB.

Di atas kertas, siapapun kandidat yang akan bertarung dalam pilgub NTB 2018 bisa saja mengklaim diri paling unggul dalam hal perolehan suara. Termasuk pula pasangan Zul-Rohmi. Keduanya juga memiliki peluang besar untuk keluar sebagai yang terbaik.

Namun, politik tetaplah sebuah drama. Selalu dibutuhkan ketenangan, ketahanan, serta kematangan demi menjadi pemenang. Bayangkan saja, mereka yang menjadi aktor harus berdarah-darah dari mendapat rekomendasi partai, hingga tahap perang taktik saat kampanye. Jalan politik memang jalan yang dipenuhi pedang. Mereka yang pertahannya paling lemah, akan menjadi pesakitan kandidat lain.

Potensi Kemenangan Zul-Rohmi


Membahas Zul-Rohmi adalah membahas pilgub NTB dari sisi paling unik. Mengapa? Sebab jika duo doktor ini menang, maka sesungguhnya sejarah baru telah terhampar di perhelatan lima tahunan. Bisakah? Marilah kita mencatat beberapa potensi kemenangan Zul-Rohmi dalam pilgub NTB 2018.

Pertama, tak ada pasangan yang dominan. Keikutsertaan Ali-Sakti sebagai pasangan independent semakin menegaskan bahwa tak akan ada pasangan yang benar-benar dominan dalam pilgub NTB. Semuanya sama-sama memiliki basis massa. Mereka yang akan keluar sebagai pemenang adalah yang berhasil menghimpun sedikit demi sedikit suara di daerah kandidat lain.

Lombok Timur sebagai lumbung pemilih terbanyak di NTB diprediksikan tak akan menjadi kunci kemenangan layaknya lima tahun silam. Lotim akan menjadi pertarungan dari tiga calon yang masing-masing memiliki kans suara yakni Ali-Sakti, Ahkyar Mori, Setra Zul-Rohmi.

Ali adalah tokoh yang sekarang tengah menjabat sebagai Bupati Lotim. Menyoal suara, tentu tak usah diragukan lagi. Sedangkan Akhyar, ia adalah putra Lotim yang sekarang menjabat sebagai Wali Kota Mataram. Seakan mempertegas kekuatan, deklarasi pasangan yang satu ini digelar dengan semarak dengan menghadirkan ketua umum Gerindra, Probowo Subianto, di Kecamatan Masbagik, Lotim tempo hari.

Kontestan lain adalah Zulkieflimansyah yang akan mendulang suara melalui wakilnya, yakni Siti Rohmi Djalillah. Seperti diketahui, Rohmi adalah tokoh NW dengan kekuatan basis Massa di Lombok Timur. Terlebih lagi, ia merupakan cucu dari pendiri ormas terbesar di NTB, Maulana Syeikh Zainuddin Muhammad Abdul Majid.

Kedua, suara Pulau Sumbawa. Zulkieflimansyah memang bukan satu-satunya calon yang berasal dari Pulau Sumbawa. Tokoh lain adalah Mori Hanafi yang menjabat Wakil DPRD NTB dan Muhammad Amin sebagai Wakil Gubernur NTB. Namun yang perlu diketahui, hanya Bang Zul lah yang mendaftar sebagai calon gubernur, sedang dua lainnya mendaftar sebagai wakil masing-masing calon dari Pulau Lombok.

Untuk kasus ini, marilah berkaca pada fenomena pilgub sebelumnya. Dulu, Amin yang kala itu berpasangan dengan TGB tak mampu mengungguli suara Kyai Zulkifli Muhadli di Sumbawa. Kenapa? Sebab kriteria pemilih masyarakat Sumbawa lebih mengharapkan calon gubernur ketimbang wakil.

Psikologi masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan, cenderung haus dengan perubahan di segala lini. Mereka menginginkan satu figur yang mampu merefresentasikan segala kegelisahan dan harapan di masa depan. Mereka tak mau sosok yang mewakili mimpi mereka ditingkat pusat hanya menjadi bawahan yang sesekali tampil saat acara gunting pita dan peresmian. Mereka berharap hadirnya satu tokoh sebagai penentu kebijakan, serta setia mendengar keluh kesah masyarakat di lapisan terbawah (grass root).

Ketiga, kekuatan media. Zul tak hanya politisi muda dengan segudang prestasi mentereng di bidang akademik, tetapi juga memiliki jam terbang yang mumpuni. Tak jarang ia tampil sebagai pembicara di forum-forum nasional dan internasional. Ia juga bergaul dengan sejumlah pakar IT yang lalu membuatnya begitu memahami kekuatan media.

Sejauh ini, saya melihat pemberitaan tentang dirinya adalah yang paling aktif di media sosial. Lawan-lawan politiknya tak segera sadar bahwa apapun isi pemberitaan itu, baik atau buruk, ini akan tetap melambungkan popularitas Bang Zul di tengah masyarakat. Barisan haters masih saja terjebak pada isu pribadi yang justru akan menarik lebih banyak kerumunan orang untuk menelisik kehidupan beliau.

Keempat, otoritas TGB. Sangat sulit untuk menyebutkan bahwa kemilau cahaya ketokohan TGB tidak akan berpengaruh di pilgub NTB 2018. Ia adalah gubernur dua periode dengan suara sempurna. Elektabilitasnya tak bisa diragukan lagi. Bahkan banyak masyarakat awam yang masih berharap ia memipin NTB untuk ketiga kalinya.

Kelebihan pasangan Zul-Rohmi adalah berhasil menarik TGB ke gerbong mereka. Semboyan “Lanjutkan Ikhtiar TGB” seakan-akan bertujuan untuk mengarahkan opini publik pada sikap politik tertentu. Jika saja calon lain tak mampu membendung gerak TGB untuk masuk ke dalam arena, dan muncul dalam banyak acara bersama Bang Zul, maka saya menduga peluang untuk menggapai kursi NTB kian terbuka.

Jangan lupa, Zulkieflimansyah adalah sosok yang selama ini paling banyak memberi kejutan. Beberapa waktu lalu, banyak pihak yang pesimis dengan kemampuan lelaki berkacamata itu. Mereka bahkan berani bertaruh kalau Zulkieflimansyah tak akan berhasil mendapat rekomendasi partai. Kini, bisa disaksikan bahwa omongan para pakar dadakan yang banyak berseliweran di media sosial berbanding terbalik.

***

Saat ini, yang harus dilakukan tim Zul-Rohmi adalah memastikan gagasan-gagasan besar yang ditawarkan oleh calon menggapai setiap pintu rumah. Pikiran tentang NTB gemilang harus mampu disederhanakan agar tak hanya dipahami oleh segelintir masyarakat. Terkait cyber armi di dunia maya, mereka harus terus menerus memproduksi segala konten positif prihal tokoh muda itu tanpa sedikitpun terpancing pada opini, nyinyiran, serta isu pribadi yang mulai bermunculan.

Jangan coba-coba membalas atapun memasuki ranah kampanye hitam sebab itu bisa berpotensi menjadi boomerang di kemudian hari. Mereka yang mengelola media harus pandai memilih timing berita, diksi yang tepat, serta pencitraan yang sedikit alamiah. Raih simpati publik dengan cara tetap memunculkan branding muda, cerdas, dan sederhana sesuai keperibadian calon.

Ini hanyalah pengantar awal tentang pilgub NTB 2018. Tentu semua boleh berasumsi serta memetakan kekuatan masing-masing calon. Kemerdekaan berfikir adalah keniscayaan. Di tahun politik seperti ini, kewarasan harus selalu dikedepankan.

Mataram, 11 Januari 2017

1/05/2018

Lain Pilgub Jabar, Lain Pilgub NTB

Ilustrasi (gambar: loctita.co)

Sekali lagi, PKS kembali mengguncang jagat perpolitikan tanah air. Di menit-menit akhir, partai berlogo bulan sabit kembar itu secara sepihak menarik diri dari koalisi yang telah dibangun bersama Partai Demokrat demi mengusung calon gubernur.

Dalam situasi genting, partai dakwah justru melakukan manuver politik yang kontroversial. PKS tetiba mencabut dukungannya kepada Deddy Mizwar, lalu beralih mendukung Sudrajat yang merupakan calon usungan partai Gerindra di pilgub Jabar 2018.

Apakah gerangan yang terjadi? Benarkah kejadian itu semata-mata untuk membangun fundasi yang kokoh antara PKS, PAN, dan Gerindra di 2019 nanti, sebagaimana yang disampaikan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera? Jika benar, mengapa pula PKS tak menampakkan gelagat itu di menit-menit awal?

***

Dari tanah suci Mekkah, Fahri Hamzah menuliskan puisi untuk sahabatnya, Deddy Mizwar yang tengah menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat. Puisi itu pertama kali ditulisnya melalui akun facebook pribadi, yang kemudian dimuat di beberapa media. Tak lama berselang, Demiz pun membalasnya dengan syair yang tak kalah menyejukkan.

Melalui puisi itu, Fahri hendak mengkritisi sikap politik PKS yang memutuskan berpisah dengan Demiz di pilgub Jabar. Sebagai politisi yang juga bermasalah dengan partai serupa, Fahri tentu memahami bagaimana perasaan sahabatnya. Seorang politisi yang gagal mendapat dukungan partai, tentu akan semakin tertatih meniti jalan politik yang dipenuhi pedang.

Rupanya, bola panas tak berhenti bergulir. Yang marak belakangan justru perang kata di dunia maya. Kali ini, sosok ustadz dalam film “kiamat sudah dekat” itu terlibat tweetwar dengan Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. Jejak digital keduanya diabadikan dalam berbagai pemberitaan yang kian memantik keriuhan.

Tweetwar (gambar: twitter/nwahid)

Terkait PKS dan Demokrat, hubungan dua partai besar itu laksana sepasang remaja labil yang baru menjalin tali kasih. Sekali waktu, keduanya kerap menunjukan hubungan yang harmonis. Namun, dalam banyak kesempatan, tak jarang pula mereka berselisih paham.

Sejarah mencatat, di dua periode kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS turut serta dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Ketegangan mulai mencuat saat Demokrat mengusulkan kebijakan non populis dengan menaikkan harga BBM di awal-awal periode kedua pemerintahan SBY, yang lalu mendapat respon keras dari PKS kala itu.

Klimaksnya terjadi pada perhelatan pilgub DKI yang diselenggarakan awal tahun 2017 lalu. Saat itu, PKS sempat menyarankan dukungan terhadap calon dari Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, sebelum akhirnya memutar arah perahu partai dan mendukung kontestan lain.

Jika politik adalah seni membaca peluang, maka yang sesungguhnya tengah dilakukan PKS di pilgub Jabar adalah memainkan tarian dengan amat lincah demi menemukan pijakan yang kuat, yang nantinya bisa memuluskan langkah partai dalam banyak hal.

Yang dilakukan PKS semakin mempertegas fakta, bahwa politik itu serupa karet gelang yang mudah ditarik ulur sesuai kepentingan. Semua bisa saja berubah sewaktu-waktu.

Pilgub NTB 2018

Lain lubuk lain pula ikannya. Demikianlah pepatah lama yang menggambarkan fenomena pilgub Jabar, NTB, serta hubungan PKS dan Demokrat saat ini. Seakan tidak terpengaruh dengan polemik yang semakin memanas di pilgub Jabar, PKS dan Demokrat NTB justru tengah memperlihatkan satu hubungan yang romantis.

Hari itu, Senin, 1 Januari 2018, Dewan Pimpinan Wilayah partai PKS NTB secara resmi mendeklarasikan pasangan bakal calon gubernur Zulkieflimansyah dan wakil gubernur Sitti Rohmi Djalilah dari Demokrat di hadapan ratusan pengurus dan kader partai.

Deklarasi itu disambut suka cita. Raut kebahagiaan terpancar dari wajah para relawan dan simpatisan. Mereka nampak tak sabar untuk segera memanaskan mesin politik, membentuk satu barisan, lalu memenangkan calon dengan suara sempurna.

Politik memang selalu susah diprediksi. Apapun bisa terjadi. Dalam waktu singkat, peta dukungan bisa saja berubah. Tak ada kawan ataupun lawan. Yang ada hanyalah kepentingan di hari esok. Pertentangan elit partai di tingkat pusat seakan tak mempengaruhi bandul politik hingga ke daerah.

Nyantanya, tak hanya PKS dan Demokrat yang dipersatukan, bahkan partai penguasa PDIP juga secara mengejutkan mengikuti langkah Gerindra untuk mendukung Akhyar Abduh dan Mori Hanafi di kubu sebelah.

Poster (gambar: facebook/zulzulkieflimansyah)

Di pilgub NTB, pertautan antara PKS dan Demokrat sesungguhnya diawali dengan hubungan baik sang Gubernur dua periode, Muhammad Zainul Majdi yang kerap disapa TGB (Mantan ketua DPW Demokrat NTB) dan Zulkieflimansyah (Kader PKS).

Moment kedekatan itu kerap menghiasi berbagai media lokal, yang lalu memunculkan banyak spekulasi publik. Terlebih, Zulkieflimansyah yang masih berstatus anggota DPR RI itu juga merupakan salah satu penanggung jawab urusan luar negeri ormas NW yang dipimpin TGB.

Sebenarnya, ada banyak teori yang dapat diajukan demi menjelaskan konstelasi politik yang terhampar di NTB. Salah satunya adalah apa yang pernah didefinisikan oleh Harold Lasswell, yakni “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana.”

Politik adalah seni untuk mengelola berbagai kemungkinan. Dalam politik, kelenturan adalah keahlian yang wajib dimiliki setiap politisi. Segala hal selalu bisa dinegosiasikan di ruang-ruang tertutup. Sikap kaku dan keras kepala hanya akan menjadi boomerang yang dapat menghancurkan karir politik di tengah jalan.

Selanjutnya, yang akan banyak berseliweran di berbagai diskursus adalah janji-janji perubahan yang disampaikan oleh para tim sukses dengan nada berapi-api. Mereka akan kembali jual 'kecap' sebagaimana lima tahun lalu. Batas pendaftaran calon gubernur dan wakil gunerbur tinggal menghitung hari. Adu strategi, ketangkasan, serta kemampuan menarik simpati publik akan menjadi penentu kemenangan.

Selamat menikmati.

Mataram, 05 Januari 2017

12/22/2017

Pilkada itu Lebih Kejam dari Perempuan

Ilustrasi (Photo: acehsatu.com)

Di satu group facebook, orang-orang tengah berdebat tentang siapa yang lebih pantas memimpin NTB paska Tuan Guru Bajang. Mereka sama-sama memuji jagoan masing-masing. Mereka hendak mengumumkan kepada publik bahwa pasangan yang mereka usung adalah pahlawan yang sebenarnya. Di media sosial, mereka sesumbar bahwa sang calon layaknya manusia dengan trah separuh dewa yang turun dari langit, lalu berniat mengentaskan segala permasalahan di bumi sejuta sapi. Benarkah? Cuih!

Entah kenapa, fenomena pemilihan kepala daerah selalu seperti ini. Sebagaimana lima tahun silam, praktik menebar kebohongan secara massal melalui pilkada kembali digelar. Mereka, yang menyebut dirinya pemimpin itu, akan kembali ‘jual kecap’ melalui tim sukses dan simpatisan demi menjelekkan kandidat lain, lalu berjanji untuk mendengarkan suara hati banyak orang.

Tak percaya? Marilah kita mencermati bakal calon satu persatu. Biarpun semuanya belum mendeklarasikan diri secara resmi, tetapi siapa-siapa yang akan bertarung di pilkada NTB nanti sudah bisa dipastikan. Ada kandidat yang menjabat sebagai bupati, walikota, hingga DPR RI. Herannya, masih berani pula mereka berjanji-janji, padahal rakyatnya banyak yang miskin merana dan tak punya akses atas kehidupan yang layak.

Ah, kekuasaan memang kerap menenggelamkan sisi kemanusiaan. Demi meraih kursi kuasa, seseorang rela melakukan apa saja. Mereka yang memasuki arena politik, serupa gladiator yang bersiap menghunus pedang. Selain beradu ketahanan mental dan kelihaian, hal yang sangat penting tentulah menyangkut anggaran. Untuk memenangkan pertarungan politik, miliaran, bahkan triliunan uang rela dihamburkan.

Suatu hari, saya pernah berdiskusi dengan seorang politisi. Ia menuturkan bahwa demi menjabat sebagai anggota dewan, dirinya bahkan mengucurkan uang hingga miliaran rupiah. Dalam dunia politik, nominal sebanyak itu bukanlah jumlah yang fantastis. Sebab, bagi mereka yang terjun ke dalam rimba raya politik, mereka terlebih dahulu harus membangun satu pasukan yang siap berjibaku demi kemenangan.

Seorang doktor lulusan Ohio University pernah menulis tentang politik sebagai industri. Yang ia maksud dengan industri adalah satu mekanisme atau mata rantai yang melibatkan banyak bagian, dan masing-masing bagian itu saling membutuhkan. Lihat saja mereka yang bertarung di arena pilkada. Mereka di-backup oleh banyak tim, mulai dari tim citra, tim akademis, tim preman, hingga tim pemasang baliho.

Jika kita memiliki akses pada satu tim sukses, marilah kita hitung berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk menggerakkan mesin politik itu. Apakah semiliar? Rasanya, dana semiliar tak akan cukup untuk pilkada. Terlebih untuk konteks pilkada kekinian yang dikenal memuat begitu banyak kepentingan serta cost yang terlampau tinggi. Uang menjadi benda wajib yang dikucurkan demi melenggang ke tangga kuasa. Politik butuh modal. Minimal untuk memanaskan mesin politik atau mengalirkan energi pada setiap sendi agar mesin itu terus bekerja.

Entah kenapa, saya tak pernah percaya pada proses politik bernama pilkada. Terlebih pada tim sukses. Mereka ibarat para penyabung ayam yang menjelang pertandingan sibuk mengelus-elus jagoannya. Pilkada tak ubahnya sebuah permainan kartu. Pada akhirnya, mereka yang menang akan sukses dan memanen rezeki, sedang yang kalah akan menangis sejadi-jadinya ketika membayangkan uang yang terlanjur dibelanjakan.

Pilkada memang selalu bisa diinterpretasikan dari banyak sisi. Bagi rakyat, pilkada sudah barang tentu adalah ajang mendengarkan janji-janji surga. Bagi politisi, pilkada adalah peluang untuk menancapkan kekuatan. Bagi birokrat, pilkada adalah rasa was-was apakah kelak, posisinya akan digeser ataukah tidak. Bagi pengusaha, pilkada adalah arena untuk memasang taruhan dan siap-siap memanen keuntungan berlipat jika menang. Bagi preman, pilkada adalah saat yang tepat untuk memanen duit lewat kerja-kerja intimidasi.

Bagi saya, pilkada itu lebih kejam dari perempuan. Sebab, untuk kesekian kalinya kita memelihara harapan yang kuat sebelum akhirnya dipatahkan oleh para centeng-centeng kelas kancil serta pemimpin yang pongah atas sederet prestasinya, namun minim pengabdian kepada masyarakat.

Menurut kalian, pilkada itu bagaimana?

Mataram, 21 Desember 2017

7/05/2017

Di Balik Sikap Kontroversi Fahri Hamzah


Fahri Hamzah foto by instagram

Di antara sekian banyak sosok politisi nasional yang berseliweran, saya masih tertarik dengan Fahri Hamzah. Bukan karena politisi PKS ini berasal dari daerah yang sama dengan saya, bukan pula karena pada beberapa kesempatan, saya sering berjumpa dengan beliau. Tapi ini tentang sikap politik Wakil Ketua DPR itu yang selalu mencengangkan. Fahri selalu melakukan manuver politik tanpa memperdulikan konsekuensi apa yang akan menimpanya.

Di saat para elit politik lain memilih diam dan membebek terhadap rezim, Fahri tetap konsisten pada gerbong perlawanan. Dalam setiap pembicaraannya, mantan aktivits 98 itu selalu tampil dengan kalimat serupa anak panah yang menujam jantung pemerintah. Di berbagai acara televisi, ia menjelma bak kritikus handal yang selalu mencermati gerak gerik suatu rezim.

Fahri Hamzah bukanlah sosok pilitisi lembek. Ia bukanlah tipe politisi yang mau bermain aman. Sejak masa awal reformasi, Fahri telah menjadi salah satu sosok yang menonjol dalam gerakan kemahasiswaan. Namanya mencuat di tengah situasi politik huru hara orde baru yang saat itu menggerakkan banyak mahasiswa ke gedung parlemen demi menjatuhkan Suharto.

Hingga saat ini, meski dirinya telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan, gelagatnya tak berubah. Di senayan sana, Fahri tak lantas kehilangan daya gedor. Ia tercatat sebagai sosok yang paling produktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggapnya melenceng. Di balik segala kontroversi yang ia lakukan, karir politiknya justru jauh meroket meninggalkan yang lain.

Masih terekam jelas di benak saya ketika sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hendak menggeledah salah satu ruang kerja anggota DPR RI. Sejumlah anggota Brimob datang dengan senjata laras panjang saat itu. Di tengah lorong, berdiri tegap Fahri Hamzah untuk menghalangi. Adu tengkar pun tak terhindarkan. Dengan nada tinggi Fahri berteriak, “Jangan anggap kami maling.” Apapun alasannya, bagi saya, sikap mantan ketua KAMMI itu sungguh heroik. Ia tak hanya berusaha menjaga marwah lembaga, tetapi juga hendak membela anggota DPR lain dari sikap sewenang-wenang KPK.

Tak hanya itu, beberapa waktu lalu, kabar mengejutkan datang dari PKS. Partai berbasis islam itu memecat Fahri secara sepihak dari keanggotaan. Bahkan, posisinya sebagai anggota DPR hampir digantikan jika ia tidak memenangkan pertarungan di pengadilan. Lagi-lagi saya bersyukur sebab Fahri bisa bertahan melawan badai politik yang menimpanya, meski sulit mempercayai bahwa tak ada campur tangan penguasa dalam hal ini.

Di era tukang kayu bisa menjadi presiden ini, Fahri telah menempatkan diri sebagai rival Jokowi dalam banyak hal. Satu diantara banyak statementnya yang menarik perhatian adalah, jika dirinya menjadi presiden, ia akan membubarkan KPK dan akan menghapus korupsi dalam tempo tak kurang dari setahun. Banyak kalangan menilai, bahwa statement tersebut merupakan antitesa terhadap sikap presiden yang dinilainya tidak memiliki target yang jelas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Yang membuatnya berbeda dengan politisi lain adalah, sikap politik Fahri yang tidak bergantung pada keputusan partai. Di masa SBY dulu, ia tetap menjadi pengkritik paling keras meski partainya termasuk pendukung pemerintah. Ketika SBY menaikkan harga BBM, Fahri dengan lantang menolak. Di akhir-akhir masa jabatannya, Fahri mengibaratkan kepemimpinan SBY di kabinet layaknya orang mengimami salat dalam kondisi saf di belakangnya banyak yang kosong. “Saf kosong ini sekarang diisi setan. Jadi di tengahnya sudah ada setan” Ujarnya.

Rasanya masih terpatri dibenak, saat Fahri mempertanyakan sikap KPK yang tidak memanggil Ibas, putra kedua SBY, padahal namanya ada dalam daftar penerima dana kasus hambalang beberapa tahun lalu. Akibat pernyataannya itu, ia sampai di somasi oleh keluarga SBY. Tapi hal itu tak membuat politisi asal Sumbawa ini jerah. Fahri tetap aktif menyoroti kinerja KPK yang menurutnya tebang pilih dalam penegakan hukum.

Di ranah sosial media, saat banyak netizen memprotes dan menjadikannya bulan-bulanan atas pernyataannya terhadap penangkapan gubernur bengkulu beberapa waktu lalu, Fahri justru terlihat sangat tenang. Melalui aku twitter pribadinya, ia terus berkicau tentang sikap KPK yang lalu membuat banyak pengikutnya ambil bagian, hingga tagar #OTTrecehan menjadi trending topic. Menurutnya, KPK hanya berani membuka kasus korupsi berskala kecil. Sementara kasus-kasus besar seperti century ditinggalkan.

Di Facebook, ia menampilkan siaran langsung untuk menjelaskan secara komprehensif dan mendalam pandang-pandangannya tentang pemberantasan korupsi. Fahri terlihat sangat paham tentang apa yang ia perjuangkan. Baginya, KPK sudah tidak sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka. Lembaga ini hanya cocok di masa pemerintahan otoriter. Ia mencontohkan pemberantasan korupsi di Korea Selatan yang sudah bergerak maju, sehingga membuat kasus korupsi di negara itu mengalami penurunan.

Di mata saya, Fahri bukanlah sosok politisi sembarangan. Ia pandai menempatkan posisi dan mengambil peran. Jika tak demikian, mungkin sejak dulu Fahri sudah terperangkap dalam pusaran arus seperti yang lain. Bahkan dalam usia yang relatif muda, ia telah menjadi pimpinan dewan. Ada harapan besar dipundaknya untuk tidak menjadi pelayan bagi kepentingan pihak lain dalam satu orkestra politik yang semakin jauh dari substansi.

Setidaknya, Fahri menunjukkan betapa dunia politik seharusnya menjadi dunia yang serba demokratis, dinamis, serta menjadi ruang terbuka tempat beradu ide dan gagasan. Bukannya arena yang hanya mempertontonkan aksi saling sikut, saling melindungi rekan sejawat, tanpa mendorong proses itu menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terbuka di hadapan publik.

Jika politik adalah jalan yang dipenuhi pedang, maka Fahri adalah salah satu pendekar pilih tanding yang diperhitungkan dan disegani karena kesaktiannya. Soal ia banyak disukai atau dibenci, tak jadi masalah. Yang jelas sejauh ini, saya masih menyukai sikap politik Fahri Hamzah.

Anda berbeda dengan saya? Tak masalah.

Mataram, 05 Juli 2017

5/11/2017

AHY, Soft Power, dan Sebuah Antitesis Untuk Jokowi



Tak ada momentum yang paling menarik minggu ini selain menyaksikan presentasi ilmiah Agus Harimurti Yudhoyono, yang kerap disapa AHY. Tokoh yang ikut meramaikan bursa pencalonan gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu itu, mengunjungi Lombok baru-baru ini. Agus turut serta bersama rombongan mantan presiden dua periode, Susilo Bambang Yudhoyono dalam agenda Rakornas partai demokrat di NTB.

Beberapa kali saya hanya bisa menyaksikan Agus berdebat melalui layar kaca. Di banyak pembicarannya, ia kerap mengkomparasikan teori kepememipinan militer serta berbagi pengalaman saat dirinya masih berseragam TNI dulu. Begitu pula saat debat kandidat calon gubernur DKI tempo hari.

AHY memang digadang sebagai tokoh muda yang diharapkan mampu membawa angin perubahan bagi warga ibukota. Dia memiliki segudang prestasi dan track record bagus diusianya yang masih belia. Namun pada kenyatannya, para pengamat justru memprediksi bahwa pria ini tidak akan memberi kejutan apapun di ajang lima tahunan tersebut.

Dari awal sejak bola panas pilkada DKI bergulir, Agus Harimurti Yudhoyono tidak begitu diperhitungkan. Pemberitaan tentang paslon bernomor urut satu inipun tidak begitu massif.  Berbagai media publik lebih banyak berkutat pada hingar bingar politik bernuansa agama yang melibatkan dua tokoh kandidat lain.

Benar saja, hasil pilkada DKI seakan mengamini prediksi banyak orang. Pemuda itu memang tak mampu berkutik. Dia hanya bisa mengemas 17 persen suara saat penghitungan. Angka ini tentu tak begitu menyenangkan baginya. Poling yang ia dapatkan jauh berada dibawah dua kandidat lain yang rata-rata mengumpulkan suara di atas 35 persen.

Di mata saya, AHY adalah fenomena baru yang tiba-tiba mencuat di pilkada DKI. Dia merupakan satu diantara banyak nama yang berhasil menorehkan jejak manis di dunia kemiliteran. Sayang, pilkada DKI membuat suami dari Annisa Pohan ini silau. Dia menanggalkan seragam TNI dan memilih mengikuti jejak ayah dan saudaranya untuk terjun ke pusaran politik.

Namun setelah gagal di ajang itu, saya menunggu-nunggu apa gerangan yang akan dilakukannya. Saya masih menanti episode baru dari AHY. Satu bagian dimana sang prajurit akan kembali beraksi dengan senyap, cepat, dan tepat untuk menguasai arena lalu menancapkan bendera kemenangan.

***

Dari atas tribun penonton, gadis-gadis itu berteriak histeris. Mereka nampak tak sabaran saat memandang panggung. Di sana, saya menyaksikan seorang lelaki muda berperawakan tinggi, gagah yang sesekali melempar senyum kepada semua orang.

Lelaki itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Mantan perwira tinggi TNI yang namanya mulai akrab ditelinga publik. Di kalangan remaja, pemuda lulusan Hardvard University ini memang sangat digandrungi. Selain berparas tampan, AHY juga memiliki kapasitas intelektual yang tidak bisa diragukan.

Malam itu, Agus berbicara pada satu forum yang melibatkan sejumlah aktivis kampus, akademisi, hingga kalangan birokrat yang bertajuk Mencari Pemimpin Muda Menuju Satu Abad Indonesia 2045 di Gelanggang Pemuda Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Agus memulai pembicaraannya dengan berbagai isu internasional. Dia membahas tentang model persaingan modern antar negara-negara adidaya, membahas bagaimana strategi negara itu dalam menduniakan segala yang mereka miliki, lalu dengan perlahan mulai menggiring opini peserta pada kesiapan Indonesia dalam menyambut satu abad kemerdekaan yakni pada tahun 2045 nanti.

Agus banyak mengungkap tentang konsep persaingan di abad modern. Dia lebih banyak bercerita tentang Soft Power. Sebuah konsep hegemoni modern yang pertama kali didefinisikan oleh ilmuan politik dari Hardvard University, Joseph Nye. Dalam satu publikasi, Nye menulis tentang Soft Power sebagai kekuatan tak terlihat yang dimiliki sebuah negara melalui citranya ketimbang melalui kekuatannya. Mereka yang menjadi para aktor, sedang gencar membangun fundasi industri, menyerbu pasar dunia ketiga, lalu berusaha menginvasi negara lain melalui berbagai produk budaya populer.

Invasi itu bahkan merambah hingga Timur Tengah. Di Iran, drama Korea berjudul Jewel in the Place sedemikian populer, sampai-sampai orang Iran dilaporkan mengatur jam makan agar tidak bentrok dengan penayangan serial ini.

Begitu pula di Indonesia, setelah Korea, drama Turkey dan India adalah yang paling sering ditayangkan melalui berbagai stasiun televisi swasta. Padahal, budaya ini hanyalah pintu masuk bagi berbagai produk ekonomi luar yang secara perlahan akan menggeser serta menggilas produk lokal.Tanpa disadari, mereka tengah bergerak secara massif untuk menciptakan hegemoni.

Di sisi lain, dunia juga tengah disibukkan oleh perang boneka atau Proxi War. Perang ini lebih banyak melibatkan negara-negara islam di timur tengah. Model peperangan seperti ini memang menyajikan pertentangan antar dua negara, namun keduanya tidak terlibat secara lansung melainkan menggunakan pihak ketiga. Mereka melakukan persaingan untuk mengusai berbagai sumber energy dan air yang telah diprediksikan akan mengalami kekurangan dalam waktu dekat.

Di kalangan akademisi, isu ini telah lama diperbincangkan secara serius. Mereka mengkhawatirkan kalau suatu waktu negara kita terjebak pada konsep perang boneka. Secara potensial, Indonesia masih memiliki ketersediaan energy dan air yang memadai. Bisa jadi Indonesia adalah sasaran selanjutnya. Proxi War dan Soft Power adalah ancaman serius bagi bangsa kita saat ini. Keduanya adalah batu besar yang bisa menghambat pencapaian emas bangsa kita pada 2045 mendatang.

Sebagai mantan militer, tentu Agus memahami dengan baik berbagai ancaman ini. Dia telah lebih dulu berkutat dengan segala bentuk konflik internasional yang melibatkan banyak negara. Dia adalah mantan prajurit yang terbiasa melakukan perenungan terhadap berbagai fenomena yang tidak bisa dideteksi semua orang.

Malam itu, saya tak terlalu mengikuti detil-detil presentasi AHY. Saya hanya menyaksikan pemuda itu beberapa kali dari belakang kerumunan. Sepintas, pertemuan itu serupa kuliah umum yang sering saya ikuti. Agus lebih mirip seorang doktor yang sedang membagikan kisi-kisi kepada mahasiswanya.

Di balik kunjungan dan presentasi hebat AHY, saya melihat satu hal yakni manuver cepat yang ia lakukan bersama Demokrat. Setelah kalah telak di pilkada DKI, ia mulai rajin berkeliling dan berbicara pada banyak orang. Saya menduga kuat, Agus sengaja dipersiapkan untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai pimpinan partai. Bahkan, dia diproyeksikan sebagai pemimpin antitesis Jokowi.

Saya meyakini bahwa keputusan kontroversial yang dilakukan Agus saat menolak status jendral yang sebentar lagi akan disandangnya bersama TNI bukanlah semata-semata untuk memenangi pertarungan kursi 1 DKI. Pilkada itu hanyalah wadah pengenalan, sekaligus pembelajaran baginya untuk bertempur dimedan lain yakni saat pilpres mendatang.

Jika hendak dinilai dari sisi politik, gebrakan yang sedang ia lakukan terbilang senyap. Tapi secara perlahan, ia mulai mendapat tempat di hati banyak orang. Entah, apakah kehadirannya itu memang sengaja didesain, namun Agus tengah menampilkan satu ritme permainan yang menarik. Sesungguhnya, dia tengah melancarkan metode Soft Power itu sendiri. Agus sedang berusaha membangun citra diri. Itulah alasan logis mengapa Demokrat secara berani mengusungnya di ajang pilkada lalu.

Sejauh ini, memang nama AHY adalah pilihan tepat jika demokrat tidak ingin tersingkir dari persaingan intrik politik. Secara sederhana, kekuatan Agus bisa dilihat dari beberapa argumentasi. Pertama, publik suka dengan hal baru. Mereka suka perubahan. Mereka suka dengan sosok muda yang berintegritas.

Hal serupa bisa dilihat saat masyarakat mengelukan Jokowi sebagai sosok baru yang punya reputasi. Agus pun punya potensi untuk disukai karena reputasi dan rekam jejak hebat. Agus juga tak bisa diragukan dari sisi intelektualitas.  Sebagai sosok berlatar belakang militer, dia memiliki kecerdasan dalam seni adu taktik dan strategi. Jika kemampuan itu dikemas dengan baik dalam satu irama kerja-kerja politik, hasilnya bisa menjadi dahsyat.

Kedua, Agus adalah putra Susilo Bambang Yudhoyono, presiden dua periode Indonesia. Agus memang aktor baru dalam dunia politik, namun dibelakangnya berdiri nama besar sekaliber SBY. Publik masih ingat, saat Demokrat memenangi pemilihan lansung secara beruntun meski berstatus partai baru.

Bersama Demokrat, SBY dengan cepat menggeser hegemoni dua partai lain yang lebih dahulu eksis seperti Golkar dan PDI-P. Sebagai mantan presiden, tentunya ia memiliki modal sosial dan modal kultural yang siap diwariskan kepada anaknya.

Dunia politik memang penuh krikil dan bebatuan. Siapapun yang memasukinya mesti siap untuk menghadapi terjangan isu. Agus telah menentukan pilihan. Dia harus berjalan diantara kerikil tajam dan bebatuan yang setiap saat bisa saja membuatnya tersandung. Kematangannya akan ditentukan pada sejauh mana dia bisa bertahan. Yang pasti, menarik menunggu kejutan Agus selanjutnya.

Mataram, 11 Mei 2017

10/17/2016

Pungli Bikin Geli, Saya Dukung Jokowi Berantas Pungli


Pungli Bikin Geli

Jika di Filipina, setiap pidato Rodrigo Duterte selalu menyoroti masalah Narkoba, maka di Indonesia, dalam setiap pidato Presiden Jokowi akhir-akhir ini, dia lebih banyak berbicara masalah Pungli atau pungutan liar. Jokowi secara terang-terangan menyatakan perang terhadap praktik nakal tersebut. Pungli atau pungutan liar merupakan tindakan ilegal yang biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sebab pengenaan biaya di tempat tanpa aturan dan perintah yang jelas adalah sebuah penyimpangan.

Menindaklanjuti keseriusan pidatonya, beberapa hari yang lalu, mantan gubernur Jakarta itu ikut melakukan operasi tangkap tangan di kantor kementrian Perhubungan, hal tersebut berkaitan dengan pungli perizinan. Meskipun oleh sebagian pengamat kehadiran Jokowi pada operasi tersebut di nilai sebagai pengalihan isu yang tengah menimpa rekannya ketika menjabat sebagai gubernur, tapi sebagai masyarakat yang tidak memiliki kepentingan politik, saya akan tetap mengapresiasi kinerja sang Presiden.

Keseriusan Jokowi untuk memberantas pungli juga tidak alpa dari berbagai cibiran, pada sebuah media saya membaca opini dari Anggota Komisi III DPR Supratman Andi Agtas yang mengatakan bahwa langkah pemerintah sangat baik dengan membentuk OPP, tapi kehadiran Presiden di tempat penangkapan ia nilai sebagai sesuatu yang berlebihan bak drama. “Kayaknya malah kelihatan berlebihan ya. Tapi ya tetap kita harus hargai dan dukung upaya penegakan hukumnya, itu akan jadi semacam syok terapi bagi para pelaku”. Politikus asal Gerindra tersebut menilai bahwa kehadiran Jokowi di operasi kepolisian itu menjadi sebuah drama hukum yang bakal menuai berbagai opini, termasuk soal pengalihan isu fenomena pilkada DKI yang kian memanas.

Selain itu, dia juga sempat mendapat sebuah kritikan yang menilai uang hasil tangkapan dari praktik pungli tersebut terlalu kecil untuk diurus oleh seorang Presiden. Mereka seolah-olah membandingkan jumlah kerugian negara dari praktik pungli dengan korupsi, mungkin saja mereka berpikiran bahwa selama kegiatan tersebut tidak menghasilkan kerugian negara dalam jumlah besar, maka tak perlu di seriusi. Hal ini serupa dengan apa yang terjadi beberapa waktu lalu, ketika itu ada seorang petingi negara ditangkap karena melakukan korupsi, tapi orang-orang justru berdebat tentang jumlah uang yang di korupsi oleh pejabat tersebut.

Bahkan dalam perdebatan tersebut, ada yang berkomentar bahwa banyak kasus lain yang seharusnya diatasi terlebih dulu, ketimbang korupsi yang jumlahnya tak seberapa itu. Di mata saya, baik pungli atau korupsi tak terkait dengan angka-angka, pungli tak punya relasi dengan berapa banyak uang yang dikeluarkan tukang sate untuk mengurusi KTP,  pungli tak ada hubunganya dengan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pemuda desa saat membuat SIM, juga dengan ibu-ibu tua yang ditipu pejabat ketika mengurus pajak.

Pungli itu terkait dengan moral, pungli itu serupa tindakan pemerasan, menggunakan kapasitas jabatan sebagai alat untuk memeras masyarakat demi kepentingan pribadi. Jabatan yang seharusnya digunakan untuk melindungi dan melayani orang lian, ditangan mereka yang tidak bertanggung jawab, malah dijadikan alat untuk melakukan tindak pemerasan. Pungli juga merupakan cikal bakal dari maraknya kasus korupsi di Indonesia. Sungguh naif argumentasi yang menyoroti praktik pungli dari sisi jumlah. Berapapun jumlahnya, selagi seseorang mendapatkan sesuatu dengan cara menyimpang, maka orang tersebut wajib mendapat banyak pertanyaan, bahkan diberi sangsi.

Celakanya praktek pungli kian marak di Indonesia saat ini, di setiap lembaga berbasis pelayanan publik, praktik jahat ini biasa terjadi. Masyarakat kecil selalu diberatkan oleh pejabat-pejabat daerah melalui kegiatan pemungutan liar seperti ini, sebab masyarakat harus memberikan biaya tambahan selain biaya resmi saat mengurusi dokumen tertentu pada instansi pemerintah. Praktek pungli bisa terjadi dimana saja, korban dari praktik ini adalah masyarakat awam yang buta terhadap prosedur. Pungli biasa terjadi di kantor-kantor, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan, sekolah-sekolah dan di banyak tempat lain di Indonesia.

Orang-orang yang terbiasa melakukan praktek ini, lebih terlihat seperti preman ketimbang pejabat, atau pelayan publik. Mereka layaknya pembunuh berdarah dingin yang siap melancarkan aksinya kepada siapa saja. Secara tidak sadar, masyarakat telah dibohongi dan diperalat dengan sejumlah ancaman halus. Biasanya dalam melancarkan suatu aksi, mereka mulai bercerita tentang sejumlah prosedur yang harus diikuti masyarakat ketika mengurusi sebuah dokumen, mereka sangat pandai memetakan watak masyarakat kita yang serba instan dan cepat saji. Sehingga mereka memanfaatkan kondisi ini untuk memperpanjang daftar lembaga yang terjangkit pungli. Alih-alih memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk taat prosedur, mereka justru menawarkan jalan pintas dengan meminta sejumlah uang untuk mempercepat proses.

Di Mataram, tiga personel kepolisian di lingkup kerja Polda, tertangkap tangan telah melakukan pungutan liar saat bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat beberapa waktu lalu. Mereka yang kedapatan melakukan praktik pungli diantaranya karena menerima sejumlah uang dari calon pembuat SIM. Kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Lombok Utara, seorang oknum anggota Satlantas tengah melaksanakan tugas operasi gabungan di depan kantor Dispenda, Lombok Utara. Tak lama berselang, dia kemudian diamankan karena diduga menerima uang 'pelicin' dari seorang pengendara yang jelas telah melanggar aturan berkendara.

Sejak pertama kali mendengar pidato presiden tentang keseriusannya membrantas pungli, saya sangat senang, sebab membrantas pungli juga merupakan upaya membrantas praktik KKN di Indonesia. Di Sumbawa, praktik-praktik jahat KKN sudah sedemikian mengakar, siapa yang dekat dengan kekuasaan maka dengan mudah mendapat pekerjaan. Bagi mereka yang terlahir dari keluarga biasa, hanya bermodalkan kecerdasan saja tentu tidak cukup untuk bekerja pada lembaga pemerintah. Mereka harus memiliki hubungan yang spesial dengan pejabat, mereka harus menjilat dan memuji-memuji kinerja pejabat daerah untuk menarik simpati mereka.

Terhadap setiap kasus berbau KKN, kita mendesak sekuat tenaga agar negara segera memberantasnya. Tak perlu ada perdebatan mengenai jumlahnya, sebesar Zarrah ataukah tidak, selagi itu menyangkut KKN kita tetap harus menghajarnya. KKN seumpama virus yang menggrogoti semua tatanan, kita mendesak agar masalah seperti ini segera di atasi. Demi membangun masa depan yang lebih baik, demi melihat Indonesia melesat bak roket, maka praktik-praktik seperti ini harus segera dimusnahkan.

Masyarakat kecil tidak harus diberatkan oleh praktik-praktik liar seperti ini, sebab mereka telah memberikan sepeser uang hasil keringat mereka untuk menggaji para pejabat publik. Mereka punya saham atas gaji tinggi para pejabat, dari gaji yang diterima setiap bulan itu, ada keikhlasan seorang penjual nasi uduk yang dipotong sekian rupiah, ada juga potongan dari setiap kilogram Apel yang terjual. Boleh jadi disitu ada sekian persen gaji seorang bapak krempeng yang membanting tulang sebagai buruh pabrik, barangkali disitu ada jejak pembayaran seorang petani jagung yang baru saja menjual hasil panen, atau dipotong dari bayaran seorang pekerja seks yang menggadaikan kehormatannya demi membeli susu seorang bayi yang tidak terbiasa dengan ASI.

Kita tak pernah tahu bagaimana mereka menjalani kesehariannya, yang kita pahami hanya ketika negara mewajibkan mereka untuk membayar pajak, mereka dengan ikhlas mengeluarkan keping-keping rupiah hasil keringatnya. Sehingga menjadi sangat wajar ketika negara selalu menjadi garda terdepan bagi orang-rang jujur dan ikhlas seperti mereka. Mereka seharusnya dilayani bahkan dipermudah urusannya oleh para pejabat publik, bukan malah di tipu atau di peras dengan cara kotor.

Mataram, 17 Oktober 2016

10/11/2016

Belajar Menyerap Hikmah Dari Kasus Ahok


Pernyataan Ahok

Kunjungan Ahok ke kepulauan Seribu dan kampanye terselubungnya akhirnya menghasilkan kecaman dari publik karena blunder pernyataan yang dia lakukan. Ahok dalam pernyataannya menyatakan : Kalau Bapak ibu ga bisa pilih saya, karena dibohongin dengan surat Al Maidah 51, macem macem itu. Kalo bapak ibu merasa ga milih neh karena saya takut neraka, dibodohin gitu ya gapapa.

Pernyataan Ahok (Gubernur DKI) di Kepulauan Seribu tentang Surat Al-Maidah 51 mendapat respon yang keras dari Umat Islam baik di Jakarta maupun di belahan Nusantara ini. Bagaimana tidak, Dalam kutipan pernyataannya tersebut yang menjadi viral di Medsos Ahok menggunakan kata "dibohongin" dengan Al-Maidah 51.

Pernyataan yang terus bergulir mengundang reaksi yang berujung saling lapor ke Kepolisian, bahkan dikhawatirkan mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kubu Umat Islam melaporkan Ahok atas dugaan penistaan agama dan kubu Ahok atau disebut "Kotak Adja" melaporkan Penyebar Video tersebut dengan ancaman UU ITE.

Selama berhari-hari, banyak netizen yang berkomentar dalam menanggapi masalah ini, dalam satu media saya membaca komentar netizen yang menganggap bahwa Ahok harus diadili karena secara terang terangan telah melecehkan islam. "Gugurkan saja Ahok, seret segera dia ke pengadilan". Ada juga yang membelanya dan beranggapan bahwa komentar tersebut bukan termasuk penistaan terhadap agama "Itu bukan penistaan agama namanya. Jangan main sara aja donk".

Kasus tersebut juga memancing beberapa politisi untuk berkomentar, salah satunya datang dari Fadli Zon. Politisi asal parti gerindra tersebut mengatkan bahwa "Seharusnya masyarakat harus kritis terhadap masalah ini". Bahkan dia menambahkan bahwa sebenarnya yang membawa isu sara ke ranah politik adalah Ahok. Begitu juga di media massa seperti facebook, banyak pihak yang mendebatkan masalah ini.

Namun setelah beberapa hari bergulir, akhirnya Ahok memilih untuk meyatakan permohonan maaf kepada umat Islam karena pernyataan yang di keluarkan tersebut telah mengganggu stabilitas bangsa dan negara. Sebagai seorang pemimpin tentu sikap Ahok patut diacungi jempol, karena terlepas dari apapun tanggapan banyak pihak tentang kejadian tersebut, dia telah merendah hati dengan mengakui kesalahannya dan telah melakukan permintaan maaf kepada umat islam.

Ahok mengatakan dia tidak bermaksud untuk melecehkan agama Islam ataupun Al-Quran. Menurut dia, masyarakat bisa melihat video sesungguhnya untuk mengetahui suasana yang terjadi saat ia melontarkan ucapannya. "Padahal tidak ada niat apa pun. Orang di Pulau Seribu pun saat itu, satu pun tidak ada yang tersinggung, mereka tertawa-tawa kok," ujarnya.

Ahok menuturkan, niatnya saat itu hanya untuk menunjukkan dia tidak ingin ada orang yang menggunakan surat Al-Maidah untuk membuat masyarakat bingung dan tidak memilihnya. Sebab, dia pernah menemukan lawan politik yang rasis dengan menggunakan ayat dalam kitab suci untuk menyerangnya, sampai akhirnya Ahok sendiri hafal isi dari ayat tersebut.

Ini adalah sekian dari banyak kasus yang menimpa Ahok, setelah sebelumnya sempat berada ditengah polemik Sumber Waras yang menjadikan dia salah satu tersangka kala itu, dan dianggap telah melakukan korupsi, namun kembali lagi Ahok membuktikan bahwa dirinya tidak tergolong kepala daerah yang korup. Buktinya sampai sekarang semua tuduhan yang dilimpahkan kepadanya tidak pernah terbukti.

Sempat mengamati perkembangan kasus ini dalam beberapa hari, membuat saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa akhir-akhir ini bangsa kita begitu sensitif, apa mungkin karena menjelang era pemilihan? mengapa pula kita tidak mengomentari berbagai politisi yang tampil di media massa dan rajin memberikan komentar asal bunyi? ketika kita mendengar politisi yang selalu curhat tentang segudang prestasi yang mereka miliki, atau seorang rektor yang gelarnya lebih panjang dari pikirannya, apakah pengamat juga akan terpancing untuk berkomentar?

Pernyataan Ahok

Saya yakin, banyak orang yang berkomentar tentang pernyataan Ahok bukan sekedar menyoal agama semata, tapi juga karena sentimen politik. Mereka yang bereaksi berlebihan mengenai kasus ini seolah mengamini pendapat bahwa ruang politik kita diisi oleh orang-orang hebat yang komentarnya terukur.

Sayang sekali, pernyataan Ahok justru memancing kita lebih keras untuk berbicara ketimbang kepada berbagai penyimpangan yang tengah terjadi disekitar kita. Kita luput dari berbagai aktivitas politisi kita, pemimpin daerah kita, hanya untuk menunggu kesalahan Ahok, lalu melemparkanya ke media massa untuk memancing sikap orang lain.

Padahal di banyak daerah, para kepala daerah justru sibuk membangun dinasti politik. Mereka membangun kekayaan yang berlipat-lipat, dengan menilep uang proyek dan anggaran belanja daerah yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Para kepala daerah membangun kerajaan yang diisi oleh orang-orang yang loyal kepadanya.

Kapasitas dan kemampuan menjadi tidak penting, ada banyak cerita tentang mereka yang berkualitas, namun akhirnya terbuang karena dianggap bukan bagian dari tim sukses atau tim pemenangan. Ada banyak sekali cerita tentang politisi kita yang bermain proyek, kemudian dengan leluasa ditujukan kepada orang-orang terdekatnya. Lalu mengapa kita tidak berusaha kritis pada hal-hal yang demikian

Berbicara mengenai kasus Ahok, saya jadi teringat kaliamat Munir, seorang aktivis HAM yang diracuni diatas pesawat beberapa waktu lalu, bahwa "Islam tidak mengjarkan kita untuk memerangi agama lain, tapi untuk memerangi penindasan dan kemiskinan". Mungkin kita tidak membuka mata lebih lebar bahwa dunia politik adalah sebuah pasar yang di dalamnya ada banyak orang dengan berbagai kepentingan.

Tidakkah kita menyadari apakah yang menyebabkan banyak muslim di Jakarta justru berbondong-bondong memilih Ahok? mengapa elektabilitas Ahok dari berbagai survey justru lebih tinggi dibandingkan kedua calon lain meskipun banyak pemberitaan miring terhadap dirinya? mungkinkah hal itu merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap pemimpin - pemimpin yang mereka amanahkan tapi malah terjerat korupsi?

Seharusnya para tokoh besar di Indonesia menjadikan kebesaran Ahok sebagai cambuk untuk berlomba-lomba menciptakan pemimpin yang bisa memenuhi selera rakyat, bukan pemimpin yang akan menambah daftar tersangka korupsi di negeri ini. Ahok semakin menunjukan kepada kita betapa jauhnya teks-teks ilmu politik dengan praktik politik yang ada di masyarakat kita. Dalam berbagai teks akademik, politik adalah arena untuk merangkum suara publik kemudian mengejawantahkannya dalam kebijakan yang memihak orang banyak. Namun melalui Ahok, kita menjadi tahu betapa panjangnya jalan untuk menggapai dunia ideal ilmu politik itu.

Kebesaran Ahok adalah representasi bagi mereka yang hendak masuk ke ranah politik. Ahok membantu kita dalam memahami sisik melik dunia perpolitikan kita saat ini. Partai politik kita tidak pernah serius menyeleksi siapapun yang hendak membawa nama partainya, diskusi mengenai ideologi dan visi partai tidaklah penting. Diskusi itu hanyalah untuk sebagian orang yang kelak ditugaskan untuk menjadi juru bicara partai. Anggapan yang mengatakan bahwa kecerdasan adalah nomor paling sekian, yang penting bagaimana mendapatkan massa sebanyak-banyaknya seakan menjadi kenyataan.

Ahok tetaplah seorang politikus, kepada setiap politikus, saya tetap waspada bukan terpesona. Tulisan ini bukanlah suatu bentuk dukungan terhadap gunernur asal belitung tersebut. Tetapi mengajak kepada kita semua pada pemahaman yang lebih luas dalam memandang nilai-nilai pancasila sebagai ideologi negara.

Jauh lebih baik jika energi kritik kita arahkan kepada sederet politisi yang menyeleweng, sistem politik kita yang amburadul, serta pada mereka-mereka yang mencari rente pada dunia ini. Ahok hanyalah sosok kecil dari lusinan pemain besar yang tidak tersentuh oleh kritik kita, para pelanggar HAM, para birokrat korup, para pengusaha hitam, bahkan para militer yang haus akan kuasa. Maka kepada hal-hal seperti ini kita patut menyerap hikmah.

Mataram, 11 Oktober 2016

9/20/2016

Perang Asumsi Jelang Pemilihan

Perang asumsi
Perang Asumsi di Era Pemilihan
Sekarang ini lagi era pemilihan. Partai - partai besar telah menyiapkan Balon (Bakal Calon) untuk diantarkan menuju tampuk kepemimpinan. Televisi - televisi lokal kini gencar membahas track record masing-masing calon sesuai selera pemilik saham. Para pendukung dan relawan tengah asik berdebat, memaksakan kebenaran dari asumsi masing-masing untuk diakui oleh pendukung lain. Disemua tempat, baik melalui dunia maya bahkan dunia nyata. Di kedai kopi, kampus, tempat perbelanjaan sampai tempat peribadatan.

Yang menjadi isu terhangat adalah pemilihan calon gubernur di jakarta, karena sangat sensitif bahkan rawan konflik. Tak perlu panjang lebar dijelaskan, karena tentu para pembaca sudah tau siapa yang saya maksudkan. Setelah saya melihat dari beberapa kasus perdebatan baik di facebook, twitter dan di banyak media sosial lain, ternyata yang menjadi titik pangkal perdebatan mereka adalah menyoal agama. Saya berfikir tak mau ikut campur, sebab berbicara agama, adalah urusan masing-masing person dengan Penciptanya.

Saya memang sering mengamati teman-teman yang berdebat prihal bakal calon, saya suka sekali melihat kelincahan mereka dalam melengolah argumen dengan tujuan menyerang lawan dan bertahan. Sesekali saya pun suka dibuat kesal dengan beberapa celetukan mereka "Dia memang non-muslim tapi dia tidak korupsi. Bandingkan dengan si fulan yang katanya alim, tapi terjerat korupsi". Ada juga yang berceloteh "Meskipun dia non-muslim, tapi dia juga berqurban saat idul adha, dia memberangkatkan takmir masjid ke Mekkah, dia juga membayar zakat. Sedangkan kebanyakan muslim justru kebanyakan pelit sesama saudaranya".

Meskipun tidak terlahir sebagai muslim yang taat, tapi terkadang saya juga merasa tersinggung dengan celetukan yang seperti itu, masalahnya bukan karena dia memilih siapa, tapi sebuah perbandingan yang mereka buat menurut saya keliru dan tidak mengerti persoalan sama sekali.

Perbandingan seperti ini ibarat membandingkan volume nyamuk dan gajah, agar masyarakat mau mengakui bahwa nyamuk lebih besar dari gajah. Mungkin saja nyamuk lebih mematikan ketimbang gajah. Gigitan nyamuk bisa menyebabkan penyakit malaria, demam berdarah, atau chikungunya. Namun bukan berarti nyamuk menjadi lebih besar dari gajah, hanya karena dia lebih berbahaya. Bukan! nyamuk tetaplah lebih kecil.

Begitu pula manusia. Mungkin saja seorang muslim telah melakukan tindak Korupsi atau penipuan. Namun bukan berarti ia lebih zalim ketimbang yang lain. Seakan-akan kesalahan satu orang ditimpakan kepada komunitasnya. Dalam satu kelompok, komunitas pastilah ada salah seorang yang bertindak melenceng atau menjadi kambing hitam, tapi bukan berarti keseluruhan dari komunitas tersebut telah melakukan kesalahan, inilah yang harus sama-sama dipahami agar nanti kita tidak salah dalam memilih pemimpin.

Mataram, 20 September 2016